LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) 2026 di delapan kecamatan sepanjang Agustus sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya Muhammad Nur mengatakan program tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

"Gerakan Pangan Murah ini merupakan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Pidie Jaya," kata Muhammad Nur di Pidie Jaya, Selasa 04 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan menyediakan sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium, minyak goreng, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Menurut dia, masyarakat yang ingin berbelanja cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pembelian.

Gerakan Pangan Murah dijadwalkan berlangsung secara bergilir di delapan kecamatan, yakni Panteraja pada 4 Agustus, Meurah Dua pada 6 Agustus, Jangkabuya pada 10 Agustus, Meureudu pada 12 Agustus, Ulim pada 15 Agustus, Bandar Baru pada 20 Agustus, Bandar Dua pada 22 Agustus, dan Trienggadeng pada 26 Agustus 2026.

Muhammad Nur mengatakan program tersebut diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga pangan di tingkat masyarakat sekaligus memperkuat distribusi komoditas pangan strategis di seluruh wilayah Pidie Jaya.

"Pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil, terutama di tengah dinamika harga pasar," katanya.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berharap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas pasokan pangan, serta mendukung upaya pengendalian inflasi daerah melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. (**)