LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pertanyaan kritie layak diarahkan kepada pemerintah kabupaten/kota yang menerima dana penanganan bencana sektor pertanian dari pemerintah pusat melalui Pemerintah Aceh. Uangnya sudah ditransfer, tetapi mengapa sawah masyarakat korban bencana masih terbengkalai? Apakah dana tersebut sedang menunggu untuk dikerjakan, tersimpan di rekening, atau justru tersangkut dalam birokrasi yang tak kunjung bergerak?

"Di saat pemerintah sibuk berbicara tentang pemulihan, petani miskin di lapangan justru masih berhadapan dengan sawah yang tertimbun lumpur dan kehilangan sumber penghidupan," Rabu (5/8).

Kondisi itu bukan sekadar angka dalam laporan administrasi. Ini menyangkut perut rakyat. Andre, salah seorang petani di Pidie Jaya, kepada awak media sekitar satu bulan lalu mengungkapkan betapa berat kehidupan petani terdampak bencana. Sawah yang menjadi tumpuan ekonomi keluarganya hingga kini belum kembali produktif. Bahkan, sudah tiga kali musim panen lahan tersebut tidak menghasilkan karena tertimbun material lumpur. Bagi keluarga petani miskin, tiga kali gagal panen bukan sekadar kerugian produksi, melainkan tiga kali pula kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang hilang.

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mempertanyakan lambannya penanganan sektor pertanian di Aceh, khususnya pembersihan sawah yang tertimbun lumpur, pencetakan sawah baru, pembangunan irigasi, serta pemberdayaan petani yang terdampak banjir bandang Desember 2025. Dalam unggahan TikTok akun @kabarhangat, Amran mempertanyakan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengapa progres penanganan lahan pertanian korban bencana belum berjalan sebagaimana mestinya, padahal menurutnya pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran untuk segera digunakan.

Amran menyebut pemerintah pusat telah mentransfer sekitar Rp1,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana guna mendukung pembersihan lahan sawah yang tertimbun lumpur, pencetakan sawah baru, pembangunan irigasi dan program pemulihan petani. Dari total anggaran tersebut, Aceh disebut mendapatkan porsi terbesar. Pernyataan ini justru membuka pertanyaan yang lebih besar: jika uang sudah sampai ke daerah, mengapa di sejumlah lokasi sawah rakyat masih tertimbun lumpur dan petaninya belum kembali bertani? Jangan sampai uang bergerak lebih cepat daripada alat berat dan pekerjaan di lapangan.

Dalam sebuah forum rapat di Jakarta, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjawab bahwa Pemerintah Aceh juga telah mentransfer dana tersebut kepada sejumlah kabupaten/kota yang terdampak bencana di Aceh. Jika demikian, rantai pertanyaannya kini menjadi semakin jelas. Dari pusat sudah ditransfer, dari provinsi juga sudah, lalu di mana tersendatnya? Apakah persoalannya berada pada perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, birokrasi, atau justru pada keberanian pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi pekerjaan? Pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka karena yang dipertaruhkan bukan sekadar serapan anggaran, melainkan kehidupan ribuan keluarga korban bencana.

Menteri Pertanian bahkan terlihat geram mempertanyakan kondisi tersebut. Ia mengaku menerima keluhan masyarakat korban bencana yang mempertanyakan perkembangan pemulihan pertanian di lapangan. “Warga tanya ke saya, di lapangan tidak ada kemajuan,” demikian inti keluhan yang disampaikan Amran Sulaiman.

Kini masyarakat berhak mendapatkan jawaban: uang penanganan bencana itu sudah berada di mana, siapa yang memegang kendali pelaksanaannya, berapa yang sudah digunakan, dan mengapa sawah rakyat masih belum pulih? Jika dana memang sudah tersedia, jangan biarkan rakyat miskin terus menunggu di atas sawah yang terkubur lumpur. Pemerintah harus bekerja, membuka data, mempercepat eksekusi dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah kepada publik. Sebab bencana boleh menghancurkan sawah, tetapi jangan sampai kelambanan birokrasi ikut menghancurkan masa depan petani. (**)