OPINI - Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri resmi memulai masa kepemimpinannya pada Februari 2025 dengan membawa visi besar membangun Pidie Jaya yang maju, mandiri, sejahtera, berdaya saing, serta didukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai janji kampanye, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), reformasi birokrasi, hingga percepatan pelayanan publik berbasis digital.

"Setelah satu tahun lima bulan memimpin, kini sudah saatnya masyarakat Pidie Jaya menilai sejauh mana janji politik Sibral Malasyi - Hasan Basri itu bertransformasi menjadi kenyataan."

Di bidang tata kelola pemerintahan, pasangan SABAR menjanjikan penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui integrasi e-planning, e-budgeting, e-monitoring, e-SAKIP, hingga e-control. Secara administratif, sejumlah langkah memang mulai terlihat melalui penyusunan dokumen perencanaan, penguatan evaluasi kinerja OPD, serta penerapan indikator berbasis elektronik. Namun, dari perspektif masyarakat, ukuran keberhasilan bukan sekadar tersusunnya sistem, melainkan apakah pelayanan publik benar-benar menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses. Pada titik inilah ruang evaluasi masih terbuka lebar.

Di sektor ekonomi daerah, salah satu indikator yang paling mudah diukur adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). APBK Tahun 2025 menargetkan PAD sebesar Rp136,74 miliar, meningkat tipis dibanding tahun sebelumnya. Namun hingga Agustus 2025, realisasinya baru mencapai Rp58,82 miliar atau 43,02 persen dari target. Memasuki Tahun 2026, target PAD kembali dinaikkan menjadi Rp147,50 miliar, tetapi hingga Juli realisasinya baru Rp41,73 miliar atau 28,29 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa optimisme menaikkan target belum sepenuhnya diikuti kemampuan meningkatkan penerimaan daerah. Ketergantungan PAD terhadap komponen Lain-Lain PAD yang sah masih sangat dominan, sedangkan kontribusi pajak dan retribusi daerah belum mengalami lompatan signifikan.

Diketahui, dalam dokumen visi-misi, pasangan SABAR menempatkan peningkatan PAD sebagai salah satu strategi utama memperkuat kemandirian fiskal daerah. Harapannya, pertumbuhan ekonomi mampu melahirkan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Namun hingga pertengahan 2026, struktur PAD masih menggambarkan kondisi lama, yakni minimnya kontribusi sektor produktif terhadap kas daerah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar apabila pemerintah ingin benar-benar melepaskan ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Meski demikian, tidak semua indikator menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Dari sisi pembangunan manusia, capaian Kabupaten Pidie Jaya patut memperoleh apresiasi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 77,04, bahkan melampaui target daerah sebesar 76,75. Angka tersebut juga berada di atas rata-rata Provinsi Aceh yang berada pada kisaran 76,23. Artinya, kualitas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat secara makro masih menunjukkan tren positif. Pemerintah berhasil menjaga kesinambungan pembangunan manusia yang telah dibangun pada periode-periode sebelumnya.

Namun, capaian IPM yang tinggi tidak otomatis menghapus persoalan kemiskinan. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan Pidie Jaya tahun 2025 masih berada pada 16,12 persen atau sekitar 27,62 ribu jiwa. Memang angka tersebut menurun dibanding tahun 2024 yang mencapai 18,28 persen, tetapi jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa hampir satu dari enam warga Pidie Jaya masih hidup dalam kondisi miskin. Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 15,20 persen pada 2026 melalui implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Target tersebut realistis, tetapi membutuhkan intervensi yang lebih konkret daripada sekadar bantuan sosial sesaat.

Fenomena menarik lainnya terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pidie Jaya tahun 2025 tercatat hanya 3,67 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Aceh maupun Kabupaten Pidie. Angka ini menggambarkan bahwa masyarakat relatif mudah memperoleh pekerjaan, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan usaha informal. Namun di balik angka pengangguran yang rendah, terdapat tantangan lain, yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang hanya sekitar 60,31 persen. Artinya, hampir 40 persen penduduk usia kerja belum aktif memasuki pasar kerja formal. Kondisi ini menunjukkan perlunya penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas dan produktif.

Di sektor pendidikan, pemerintah menetapkan target peningkatan Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, indeks literasi, dan numerasi. Target-target tersebut mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, hingga kini publik masih menunggu publikasi capaian riil indikator-indikator tersebut. Tanpa keterbukaan data hasil evaluasi, masyarakat akan sulit mengukur apakah peningkatan anggaran pendidikan benar-benar menghasilkan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

Hal serupa juga terjadi pada sektor ketahanan pangan yang sejak masa kampanye menjadi salah satu isu utama pasangan SABAR. Pemerintah memang mulai memperkuat sektor pertanian, distribusi pangan, hingga dukungan terhadap koperasi desa. Namun ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan hanya jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan peningkatan produktivitas pertanian, naiknya pendapatan petani, stabilitas harga hasil panen, serta membaiknya Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Data yang terukur mengenai indikator tersebut masih perlu dipublikasikan secara berkala agar masyarakat dapat melakukan pengawasan.

Di bidang infrastruktur, sejumlah pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas umum mulai berjalan, termasuk pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Pidie Jaya. Meski demikian, sejumlah keluhan masyarakat terkait kerusakan infrastruktur desa, proses penyaluran bantuan, hingga persoalan pelayanan publik masih muncul dalam berbagai pemberitaan media lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas tata kelola pelayanan.

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan membangun kepercayaan publik. Berbagai polemik mengenai transparansi pengelolaan anggaran, bantuan sosial, hingga pelaksanaan sejumlah program strategis menjadi pengingat bahwa akuntabilitas merupakan bagian penting dari keberhasilan pemerintahan. Kinerja yang baik tidak cukup hanya diwujudkan melalui laporan administrasi, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang konsisten kepada masyarakat.

Jika dibandingkan secara objektif antara janji kampanye dan realisasi, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan SABAR telah menunjukkan kemajuan pada beberapa indikator makro seperti IPM, penurunan kemiskinan dibanding tahun sebelumnya, serta tingkat pengangguran yang relatif rendah. Namun, pada saat yang sama masih terdapat tantangan serius dalam meningkatkan PAD, memperluas basis ekonomi produktif, memperkuat partisipasi angkatan kerja, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat gampong.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari banyaknya janji yang diucapkan saat kampanye, melainkan dari seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Janji politik adalah kontrak moral antara pemimpin dan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap pemerintahan bukanlah bentuk penolakan, melainkan bagian dari kontrol demokrasi agar arah pembangunan tetap berada di jalur yang telah dijanjikan.

Masih tersedia waktu dalam sisa masa jabatan untuk mempercepat berbagai target yang belum tercapai. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya perlu menjadikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, memperkuat transparansi, mempercepat reformasi birokrasi, serta memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika langkah-langkah tersebut mampu diwujudkan secara konsisten, maka visi besar yang pernah disampaikan kepada publik saat kampanye bukan hanya akan menjadi dokumen politik, tetapi benar-benar menjelma menjadi warisan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Pidie Jaya. (TS)