17 September 2026
Nasional

UMKM Korban Banjir Hidrometeorologi Pidie Jaya Didorong Bangkit, Pemerintah Siapkan Banpres Rp3 Juta

Foto : Acara seremonial pembukaan Fasilitasi Landing Page UMKM Sumatera Bangkit Bersama di Aula Cot Trieng I, Kantor Bupati Pidie Jaya,Meureudu | LIPUTAN GAMPONG NEWS

LIPUTANGAMPONGNEWS.IDRatusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana banjir hidrometeorologi di Aceh mulai mendapat pendampingan untuk memulihkan usaha sekaligus memperluas pemasaran melalui ekosistem digital.

Upaya tersebut digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui workshop “Fasilitasi Landing Page UMKM Sumatera Bangkit Bersama” di Aula Cot Trieng I, Meureudu, Kamis (17/9).

Sebanyak 165 pelaku UMKM Pidie Jaya mengikuti kegiatan secara langsung (Offline). Sementara pelaku usaha dari Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, dan Aceh Timur mengikuti pendampingan secara daring melalui Zoom.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan UMKM setelah bencana yang melanda sejumlah wilayah Aceh termasuk Pidie Jaya pada akhir tahun 2025.

Mewakili Bupati H. Sibral Malasyi MA, Kepala Disperindagkop Pidie Jaya, H. Hasbi, SE, membuka kegiatan tersebut. Ia mengatakan pemulihan UMKM tidak cukup hanya dengan mengembalikan aktivitas usaha, tetapi juga perlu diikuti penguatan pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital.

“Kita menyambut baik program ini karena menjadi salah satu upaya untuk membantu UMKM Pidie Jaya kembali bangkit pasca terdampak bencana hidrometeorologi yang meluluhlantakkan Pidie Jaya akhir November 2025 lalu,” ujar Hasbi.

Menurutnya, akses terhadap pemasaran digital diharapkan membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk kembali mengembangkan usahanya setelah terdampak bencana.

Kabid Koperasi dan UKM Disperindagkop Pidie Jaya, Safwan, SE, M.Si, menambahkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan diminta memastikan data penerima program benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

Penyamaan data diperlukan agar dukungan pemerintah tidak salah sasaran dan dapat diterima pelaku usaha yang memang terdampak bencana," tandanya.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan administrasi ini tepat sasaran kepada yang terdampak bencana. Tentunya sesuai dengan syarat dan aturan yang ada serta berdasarkan data yang akurat,” kata Safwan.

Dalam kegiatan tersebut, pelaku UMKM mendapatkan pendampingan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan lembaga inkubator Natural Academy. Materi yang diberikan mencakup pengembangan usaha, kualitas dan standardisasi produk, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan ekosistem digital.

Sementara itu, Perwakilan Kementerian UMKM, Kepala Bidang Perlindungan Usaha Mikro A Raymond T, mengatakan program tersebut merupakan inisiatif Kementerian UMKM melalui Asisten Deputi untuk mendukung pemulihan UMKM terdampak bencana di Sumatera.

Ia mengatakan pemerintah juga menyiapkan Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro sebesar Rp3 juta bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Bantuan diberikan dalam bentuk hibah tunai sebesar Rp3 juta untuk setiap usaha mikro dan disalurkan langsung melalui rekening penerima.

Menurut Raymond, dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membantu pelaku usaha membangun kembali kegiatan bisnisnya sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Penyaluran bantuan, kata dia, diarahkan agar berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Pendampingan tersebut mendapat respons positif dari pelaku UMKM. Nadia Agustyna, pemilik usaha kuliner asal Trienggadeng, mengatakan materi yang diberikan dapat langsung diterapkan dalam pengembangan usahanya.

“Materi pelatihannya sangat bermanfaat karena bisa langsung saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produk, standardisasi, dan pengemasan supaya usaha kami dapat naik kelas,” kata Nadia.

Pelaku usaha lainnya, Tarwiyah dari Tampui, mengaku mendapatkan pengetahuan baru, terutama terkait pengembangan usaha pada tahap awal.

“Terutama saat penjelasan pada sesi pemasaran, kami diajarkan cara mengurus sertifikasi PIRT dan sertifikat halal,” ujarnya.

Selain Pidie Jaya, program tersebut mencakup Bireuen dengan alokasi 50 UMKM, Bener Meriah 50 UMKM, Aceh Tengah 40 UMKM, Aceh Utara 30 UMKM, Lhokseumawe 50 UMKM, dan Aceh Timur 70 UMKM.

Program pemulihan UMKM terdampak bencana ini tidak hanya menyasar Aceh, tetapi juga diperluas ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat. (*)