LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus memperkuat komitmen dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui keikutsertaan pada puncak peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2026 di Serang, Provinsi Banten, Rabu (14/10). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, didampingi Plt. Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, M.Arch., serta Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Pidie Jaya, Muhammad Haikal.

Keikutsertaan jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Momen Bulan PRB juga menjadi pengingat bahwa penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi harus dimulai melalui upaya pencegahan, mitigasi, edukasi kebencanaan, dan peningkatan kesiapan masyarakat sejak dini.

Kabupaten Pidie Jaya merupakan salah satu wilayah di Aceh yang memiliki kerawanan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Pengalaman menghadapi bencana selama ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, memperkuat sistem peringatan dini, serta memastikan pembangunan daerah mempertimbangkan aspek keselamatan dan potensi risiko bencana.

Salah satu peristiwa besar yang meninggalkan dampak mendalam adalah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 pada 7 Desember 2016. Berdasarkan laporan BNPB tertanggal 10 Desember 2016, sebanyak 96 orang meninggal dunia di Kabupaten Pidie Jaya. Selain itu, banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 kembali menunjukkan besarnya ancaman bencana. Berdasarkan laporan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, tercatat 28 orang meninggal dunia dan 41.453 jiwa mengungsi. Dua peristiwa tersebut menjadi begitu pentingnya penguatan mitigasi, pembangunan infrastruktur tangguh, pemetaan kawasan rawan, serta kesiapan jalur evakuasi dan layanan darurat.

Ketua FPRB Pidie Jaya, Muhammad Haikal, mengatakan bahwa pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, FPRB, instansi terkait, hingga masyarakat di tingkat gampong. Menurutnya, langkah-langkah seperti pemetaan wilayah rawan, pemantauan sungai dan curah hujan, penyebaran informasi peringatan dini, simulasi evakuasi, serta edukasi kebencanaan harus terus diperkuat. Selain itu, penataan ruang berbasis risiko, perlindungan lingkungan, dan pembangunan infrastruktur yang tangguh juga penting untuk mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang.

Melalui keikutsertaan dalam puncak Bulan PRB 2026 di Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya diharapkan dapat memperluas pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam membangun daerah yang tangguh terhadap bencana. Mitigasi bukan sekadar agenda tahunan, melainkan tanggung jawab bersama untuk melindungi keselamatan masyarakat, menjaga sumber penghidupan, serta memastikan pembangunan daerah berlangsung secara aman dan berkelanjutan, pungkas Haikal. (**)