OPINI - Kondisi politik di Indonesia pada saat ini mengalami perubahan yang sangat signifikan, perubahan tersebut terjadi pasca pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 yang lalu. Tentu kita ketahui secara bersama bahwa pemilu tahun 2019 melahirkan 2 kompetitor unggul masing masing di antaranya Jokowi – Ma’ruf Amin dan Probowo-Sandiaga Unoe, 

kedua kubu tersebut mempunyai basis dukungan dari berbagai kalangan termasuk didalamnya dukungan dari partai pengusung. Namun pada hasil pemilu pilres 2019 Jokowi-Ma’ruf keluar sebagai pemenang pada pemilu 2019, tentu banyak yang berharap bawah Koalisi Indonesia Adil Makmur dibawah pimpinan Prabowo mampu menjadi kelompok oposisi yang sehat untuk menyeimbangi jalannya proses demokrasi di Indonesia. 

Namun koalisi tersebut pecah gerbong dengan masuknya Prabowo dan Sandiaga Unoe menjadi Kabinet pada pemerintah Presiden Jokowi, bukan hanya itu Ketua Umum partai PAN Zulkifli hasan pun menjadi Menteri pada Kabinet Jokowi, ini tentu saja kalau kita melihat koalisi pemerintahan semakin kuat baik di eksekutif maupun di parlemen.

Wacana politik dan peta koalisi pilpres 2024 nantinya menarik untuk dikaji, karena ada beberapa Elit partai politik dan Menteri di Kabinet Jokowi dengan terang terangan mendeklarasi menjadi presiden, bahkan ada beberapa kepala daerah yang juga masuk dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden seperti Anis Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dan Kofifah dan lain sebagainya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pilpres 2024 mengalami konstelasi pada pembentukan koalisi untuk mendapatkan tiket menjadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Kalau kita melihat bedasarkan aturan yang ada, tentu pertarungan tersebut menghasilkan maksimal 3 calon kandidat bedasarkan perolehan kursi di parlemen dan suara sah partai politik secara nnasional, aturan tersebut bisa kita baca pada Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden minimal mendapatkan dukungan 20% kursi di parlemen dan 25% suara sah secara nasional, kalau kita kalkulasikan dari 575 anggota parlemen di DPR tentu akan menghasilkan maksimal 3 calon kandidat presiden dan wakil presiden. 

Namun kalau dilihat dari komposisi koalisi oposisi diluar pemerintahan hanya ada 2 partai politik yaitu PKS (8,23) dan Demokrat (7,79) , kalau di gabungkan kedua partai tersebut juga tidak memenuhi ambang batas 20% pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga koalisi oposisi harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk mendapatkan tiket pada pilpres 2024, namun kalau koalisi pemerintah Jokowi solid sampai 2024 maka di pilpres 2024 hanya ada satu calon kandidat presiden dan wakil presiden, tentu hal tersebut juga tidak bagus dalam iklim demokrasi yang sudah dibangun pasca reformasi karena pusaran kekuasaan presiden hanya dimiliki oleh elit partai politik dan para ologarki.

Meskipun koalisi pemerintahan saat ini mendominasi di parlemen, Koalisi Indonesia Bersatu yang didalamnya ada Golkar,PAN Dan PPP sudah tebentuk dan memenuhi ambang batas pencalonan 20% kursi di DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu akan memunculkan kandidat calon presiden dan wakil presiden dalam kompetisi pilpres 2024 nantinya. Selain itu juga bahwa PDIP belum menentukan sikap siapa yang akan di usung dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, PDIP sendiri merupakan satu satunya partai politik yang mempunyai tiket secara dalam mengusung calon presiden tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. 

Secara komunikasi politik, kita bisa melihat bahwa nanti berpotensi terbangunnya 3 poros koalisi yang akan bertarung pada pilpres 2024, poros tersebut di antaranya Koalisi Indonesia Bersatu, PDIP, PKB, GERINDRA dan NASDEM, DEMOKRAT, PKS. 3 poros ini dalam pengamatan penulis menjadi koalisi yang akan berkompetisi pada pada pilpres 2024, tentu saja kalau sosok yang akan di usung dari masing masing koalisi tersebut di antaranya ada beberapa tokoh yang sangat potensial seperti Prabowo, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono.

Irma Syaevi Maghfiroh : Penulis Merupakan Mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia