LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, menunjukkan kepedulian terhadap persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Menindaklanjuti pemberitaan mengenai keluarga yang membutuhkan rumah layak huni di Desa Beurasan, Kecamatan Bandar Dua, Bupati menginstruksikan Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Azharyadi, M.Si., bersama jajarannya turun langsung melihat kondisi warga sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganannya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Azharyadi, M.Si., bersama tim melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi keluarga yang diberitakan. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut menghadapi persoalan tempat tinggal akibat keterbatasan ekonomi. Rumah warisan orang tua yang mereka miliki sudah tidak layak huni, sementara keterbatasan finansial membuat perbaikan belum dapat dilakukan. Untuk sementara, keduanya terpaksa tinggal di rumah anggota keluarga masing-masing.

Pasangan tersebut memiliki tiga orang anak dan tercatat sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sang istri diketahui bekerja dengan status bakti di kantor camat, sedangkan suaminya yang sebelumnya bekerja kini mengalami gangguan pada kedua kaki sehingga menghadapi keterbatasan dalam menjalankan aktivitas. Kondisi tersebut menambah beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun memperbaiki tempat tinggal mereka.

Plt. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Pidie Jaya, Azharyadi, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang telah mengangkat persoalan tersebut ke ruang publik. Menurutnya, informasi dari media memiliki peran penting dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sosial yang membutuhkan perhatian. Melalui peninjauan langsung, kondisi masyarakat dapat diketahui secara lebih objektif sehingga langkah penanganan bisa dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Terkait kebutuhan rumah layak huni, Azharyadi menyarankan agar dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Langkah tersebut diperlukan untuk menelusuri kemungkinan dukungan melalui program yang tersedia, dengan tetap memperhatikan mekanisme, kriteria, dan persyaratan yang berlaku.

Sesuai arahan Bupati Sibral Malasyi, masyarakat yang mengetahui adanya warga dengan kondisi ekonomi memprihatinkan atau membutuhkan pertolongan mendesak juga diimbau menyampaikan laporan melalui pemerintah gampong maupun instansi terkait agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti.

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan media dalam mengidentifikasi serta menangani persoalan sosial. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus mendorong penanganan laporan warga secara responsif, objektif, dan terkoordinasi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap bantuan yang sesuai. (**)