OPINI - Kisruh antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya membuat kabupaten hasil pemekaran dari Pidie itu terkesan sedang mengalami fase “MEU ADEI, alias "MEU TIMPHAN” akibat retaknya hubungan dua pucuk pimpinan daerah itu ikut menyeret barisan yang dahulu berjuang memenangkan pasangan SABAR dalam Pilkada. Tim pemenangan yang semestinya kini menjadi bagian dari kekuatan moral untuk mengawal pemerintahan justru ikut terbelah. Ada yang berdiri di belakang Bupati, ada pula yang merapat ke Wakil Bupati. Politik pemenangan yang seharusnya sudah selesai setelah pencoblosan, kini seakan diperpanjang menjadi perang kepentingan di ruang-ruang publik.

Sebagian kelompok yang berada di barisan Bupati terlihat begitu gigih membela setiap kebijakan pemerintah, bahkan ketika kebijakan tersebut belum tentu sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Kritik dianggap sebagai serangan, pertanyaan publik dicurigai sebagai manuver politik, sementara mereka yang berbeda pandangan mudah dicap sebagai kelompok yang tidak loyal. Di sisi lain, sebagian kelompok yang condong kepada Wakil Bupati juga tidak kalah agresif memainkan narasi tandingan.

Akhirnya, politik berubah menjadi arena pembelahan, siapa bersama Bupati dianggap loyal, siapa bersama Wakil Bupati dianggap lawan dan begitu juga sebaliknya. Padahal, dalam demokrasi, ukuran kebenaran bukanlah siapa yang paling dekat dengan penguasa, melainkan siapa yang paling dekat dengan kepentingan rakyat. Menariknya, kini berkembang cerita warga di warkop -warkop tentang adanya kelompok yang disebut-sebut lebih “basah” karena berada di lingkaran kekuasaan, sementara kelompok yang mengikuti pendapa dua konon katanya sedikit “mengering”, seolah aliran airnya ditutup. Ketika persepsi seperti itu tumbuh subur, pemerintah semestinya tidak sekadar berdiam diri. Pemerintah harus bertanya, mengapa publik sampai memiliki kesan bahwa kedekatan politik bisa menentukan basah atau keringnya akses terhadap sumber daya dan kebijakan? Di situlah persoalan tata kelola pemerintahan diuji.

Pilkada memang selalu melahirkan fanatisme. Ketika masa kampanye berlangsung, membakar semangat untuk memenangkan pasangan calon adalah sesuatu yang lumrah. Tim sukses bekerja siang malam, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran bahkan materi. Mereka berdebat di warung kopi, turun ke gampong-gampong, menyusun strategi, meyakinkan pemilih dan bertarung memenangkan jagoannya. Tetapi setelah suara dihitung dan pasangan yang menang dilantik, perang politik seharusnya selesai. Kemenangan bukan tiket untuk terus memelihara permusuhan. Kemenangan adalah mandat untuk bekerja. Karena rakyat tidak memilih pasangan kepala daerah untuk menyaksikan tim sukses mereka mati kutu ketika disentil oleh rakyat, sejauh mana perubahan sudah berjalan setelah pesta demokrasi usai.

Ironisnya, ketika pemerintahan seharusnya mulai berlari mengejar ketertinggalan, energi politik justru kembali tersedot untuk membicarakan konflik internal. Warung kopi yang semestinya menjadi ruang bertukar gagasan pembangunan berubah menjadi ruang pengadilan politik. Yang dibicarakan bukan lagi bagaimana memperbaiki ekonomi masyarakat, bagaimana menghidupkan kembali sawah yang terdampak bencana, bagaimana membuka lapangan kerja, bagaimana meningkatkan pelayanan publik, atau bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur. Yang ramai justru soal siapa dengan siapa, siapa membela siapa, siapa mendapat akses, siapa kehilangan pengaruh dan siapa yang sedang dijauhkan dari lingkaran kekuasaan.

Inilah yang paling berbahaya, rakyat akhirnya menjadi korban dari pertarungan elite yang tidak mereka mulai. Masyarakat Pidie Jaya telah melewati begitu banyak persoalan, termasuk bencana yang menghantam kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Petani membutuhkan sawah yang kembali produktif. Pedagang membutuhkan pasar yang hidup. Anak-anak muda membutuhkan pekerjaan dan ruang untuk berkembang. Masyarakat miskin membutuhkan pelayanan sosial yang cepat dan tepat sasaran. Mereka tidak membutuhkan drama politik yang tak kunjung usai. Rakyat tidak makan dari konflik antar pimpinan. Rakyat tidak membayar tagihan dengan loyalitas politik. Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja.

Karena itu, tim pemenangan pasangan yang kini menjadi bagian dari masyarakat seharusnya berhenti bertanya, “Saya harus berdiri di belakang siapa?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, “Apa yang sudah diperjuangkan untuk rakyat setelah pasangan yang kami menangkan berkuasa?” Jika dahulu mereka rela menghabiskan energi untuk memenangkan kandidat, hari ini energi itu seharusnya digunakan untuk mengawal janji politik. Mereka harus menjadi kelompok pertama yang berani mengingatkan pemerintah ketika program melenceng, bukan menjadi barisan pertama yang membenarkan semua kebijakan hanya karena kedekatan politik.

Sudah waktunya warung kopi di Pidie Jaya kembali menjadi ruang diskusi yang sehat. Jangan lagi yang dibedah setiap pagi hanya kisruh Bupati dengan Wakil Bupati, apalagi konflik Wakil Bupati dengan mantan tim pemenangan. Bahaslah apa janji politik pasangan SABAR yang sudah diwujudkan. Bahas pula program prioritas pasangan Sibral–Hasan untuk periode 2024–2030. Mana yang sudah berjalan, mana yang tersendat dan mana yang belum disentuh sama sekali. Tolak ukur kesuksesan pemerintahan bukan dari seberapa ramai pendukungnya membela, tetapi dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah harus siap diuji dengan data, bukan dengan laporan diatas kertas dan seremonial.

Pada akhirnya, Pidie Jaya tidak boleh menjadi korban dari politik yang tidak pernah selesai. Jabatan Bupati dan Wakil Bupati memiliki batas waktu, begitu pula kekuasaan, pengaruh dan kelompok-kelompok politik di sekelilingnya. Yang tinggal setelah semuanya berakhir adalah catatan sejarah, apakah mereka pernah membuat rakyat hidup lebih baik atau justru menghabiskan waktu untuk bertengkar. Pilkada sudah selesai. Perang antar timses seharusnya juga selesai. Kini saatnya perang melawan kemiskinan, pengangguran, kerusakan infrastruktur, keterpurukan ekonomi dan dampak bencana. Sebab rakyat Pidie Jaya tidak memilih pemimpin untuk menyaksikan mereka "MEU ADEI" dan MEU TIMPHAN. Rakyat memilih mereka untuk bekerja. Dan jika pekerjaan itu belum selesai, jangan habiskan waktu untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tunjukkan kepada rakyat apa yang sudah dikerjakan.

Oleh : Teuku Saifullah
Warga Pidie Jaya, Aceh