OPINI - Dulu mereka berdiri dalam satu barisan. Satu panggung, satu kendaraan politik, satu slogan: SABAR. Mereka meminta kepercayaan rakyat untuk memimpin Pidie Jaya. Dan rakyat memberikannya.

Pasangan Sibral Malasyi–Hasan Basri kemudian ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Pidie Jaya 2024 dengan perolehan 50.075 suara atau 52,51 persen suara sah.

Tetapi politik punya hukum sendiri, menyatukan orang sebelum berkuasa, belum tentu cukup kuat untuk mempertahankan mereka tetap searah setelah kekuasaan berada di tangan.

Kini, nama SABAR kembali ramai diperbincangkan. Bukan karena program pembangunan, bukan karena terobosan besar pemerintahan, melainkan karena hubungan dua pucuk pimpinan daerah itu mulai menjadi konsumsi publik.

Dari warung kopi hingga ruang-ruang kantor pemerintahan, satu pertanyaan berulang muncul: sebenarnya ada apa di antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya?

Pertanyaan itu bukan muncul dari ruang hampa.

Wakil Bupati Hasan Basri secara terbuka mengaku tidak dilibatkan dalam sejumlah urusan pemerintahan, termasuk persoalan kebijakan anggaran dan penempatan jabatan. Bahkan, dalam pernyataan yang belakangan menjadi bahan pembicaraan, ia menyebut penentuan camat Triengadeng hingga kepala sekolah yang berada dekat dengan kediamannya pun tidak melibatkannya.

Polemik kemudian merembet ke pembahasan APBK 2026 dan perubahan APBK-P. Perbedaan pandangan mengenai sejauh mana keterlibatan wakil bupati dalam urusan pemerintahan kini menjadi konsumsi publik.

Dan di sinilah ceritanya mulai menarik.
Sebab kalau benar seorang wakil kepala daerah merasa tidak dilibatkan, pertanyaannya bukan lagi semata soal hubungan Bupati dan Wabup. Pertanyaannya berubah menjadi lebih besar: bagaimana sebenarnya mekanisme komunikasi kekuasaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berjalan?

Apakah ini hanya persoalan miskomunikasi?

Ataukah ada persoalan pembagian ruang kewenangan yang belum selesai?
Atau jangan-jangan, dua orang yang dahulu duduk berdampingan memenangkan Pilkada kini mulai berjalan di jalur politik masing-masing?

Belum ada jawaban tunggal.
Namun publik sudah terlanjur membaca tanda-tandanya.

SABAR yang mulai punya dua tafsir
Di lapangan, pendukung SABAR pun mulai tampak terbelah. Sebagian tetap berada di belakang Bupati. Sebagian besar pendukung lainnya semakin menunjukkan loyalitas kepada Wakil Bupati.

Yang dulu satu barisan kini mulai memiliki garis pandang berbeda.

Yang menarik, sebagian pendukung Hasan Basri tidak melihat dukungan mereka sebagai sekadar pembelaan terhadap figur. Mereka menganggap dirinya sebagai bagian dari kekuatan politik yang berkewajiban mengawal pemerintahan agar tetap berjalan sesuai janji politik dan berpihak kepada masyarakat.

Di sinilah loyalitas mulai diuji.
Apakah loyalitas berarti membela figur dalam keadaan apa pun?

Atau justru berani mengkritik ketika ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan semangat awal perjuangan?

Pertanyaan itu penting karena pemerintahan bukan milik tim sukses. Bukan pula milik relawan. Apalagi milik kelompok pendukung.

Pemerintahan adalah milik rakyat.
Karena itu, setiap perdebatan internal seharusnya bermuara pada satu pertanyaan sederhana: apa dampaknya bagi masyarakat?

Lawan politik mulai tersenyum?
Di tengah keretakan itu, ada satu pemandangan politik yang tak kalah menarik.

Mereka yang dahulu berada di kubu kontestan Pilkada yang kalah kini tentu memiliki ruang untuk membaca keadaan. Sebagian mungkin hanya tersenyum. Sebagian lainnya memberikan komentar. Ada pula yang sesekali melempar kalimat yang terlihat ringan, tetapi bisa menjadi pemantik ketika diterima oleh pendukung yang sedang panas.

Politik memang sering bekerja dengan cara demikian. Mereka tidak perlu menyalakan api. Cukup meniup bara.

Tetapi sekali lagi, tidak adil jika seluruh kelompok yang berada di luar pemerintahan dituduh sengaja memancing konflik tanpa bukti. Yang dapat dikatakan adalah bahwa situasi yang sedang retak selalu menyediakan ruang bagi siapa pun untuk masuk membawa tafsirnya masing-masing.

Dan semakin ramai tafsir, semakin sulit membedakan mana kritik, mana informasi, mana provokasi, dan mana sekadar gorengan warung kopi.

Loyalitas tanpa proyek?
Di sisi lain, muncul pula narasi dari sebagian loyalis Hasan Basri bahwa dukungan mereka tidak dibangun atas kepentingan proyek maupun rupiah.
Mereka ingin menunjukkan bahwa loyalitas politik tidak selalu harus dihitung dari apa yang diperoleh.

Ada orang yang mendukung karena kedekatan.
Ada yang mendukung karena kepentingan.
Ada yang mendukung karena jabatan.

Dan ada pula yang merasa mendukung karena keyakinan bahwa seorang pejabat perlu dikawal agar tidak keluar dari jalur yang pernah dijanjikan kepada rakyat.

Narasi terakhir inilah yang sedang coba dibangun sebagian loyalis Wabup.
Namun politik juga mengajarkan satu hal: jangan terlalu cepat mengklaim diri paling murni.

Sebab kepentingan politik sering tidak terlihat di permukaan.

Hari ini seseorang bisa berbicara tentang idealisme. Besok ia bisa saja berbicara tentang kepentingan. Dan karena itu, ukuran paling sehat bukanlah siapa yang paling keras mengaku loyal, melainkan apa yang benar-benar dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Birokrasi ikut membaca arah angin:
Yang paling rawan dari konflik terbuka dua pucuk pimpinan daerah bukan sekadar gaduh di media sosial atau warung kopi.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika ketegangan politik mulai terbaca oleh birokrasi.

ASN dapat mulai bertanya: harus mengikuti arah siapa?

Pejabat dapat mulai menghitung: keputusan mana yang aman?

Bawahan dapat mulai membaca: siapa yang sedang kuat?

Jika itu terjadi, pemerintahan bisa masuk ke wilayah paling berbahaya: birokrasi yang bekerja dengan kalkulator politik, bukan dengan aturan dan kepentingan publik.

Padahal, sejak awal pemerintahan membutuhkan kepastian arah.

Jabatan harus ditempatkan berdasarkan mekanisme dan kompetensi. Anggaran harus dibahas berdasarkan kebutuhan pembangunan. Kebijakan harus berjalan melalui mekanisme pemerintahan. Dan komunikasi antara kepala daerah dengan wakilnya seharusnya tidak menjadi teka-teki yang harus dipecahkan masyarakat lewat warung kopi.

Dari “SABAR” menuju sabar yang sesungguhnya

Ada ironi di sini.
Nama pasangan itu adalah SABAR.
Kini justru publik sedang menunggu apakah para pemimpinnya mampu benar-benar bersabar dalam menghadapi perbedaan.

Sebab memimpin daerah bukan soal siapa yang paling berkuasa. Bukan pula soal siapa yang paling banyak pendukung.
Memimpin adalah kemampuan mengelola perbedaan tanpa membuat pemerintahan kehilangan arah.

Bupati memiliki mandat.
Wakil bupati juga memiliki mandat politik.
Keduanya memperoleh kepercayaan melalui satu kontestasi dan satu pasangan. Karena itu, ketika komunikasi di antara keduanya terganggu, yang berhak mendapatkan penjelasan bukan hanya pendukung masing-masing.
Rakyat juga berhak tahu.

Bukan untuk menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah.
Tetapi untuk memastikan bahwa konflik politik elite tidak berubah menjadi ongkos sosial yang harus dibayar masyarakat.
Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton.

Pidie Jaya masih memiliki terlalu banyak pekerjaan rumah.

Pembangunan harus berjalan. Ekonomi masyarakat harus bergerak. Infrastruktur harus dibenahi. Pelayanan publik harus diperkuat. Birokrasi harus bekerja. Dan masyarakat kecil tidak punya waktu untuk menunggu para elite menyelesaikan perang dingin mereka.

Rakyat tidak memilih SABAR untuk melihat siapa yang paling kuat di antara Bupati dan Wakil Bupati.
Rakyat memilih mereka untuk bekerja.
Karena itu, kalau memang ada persoalan komunikasi, duduklah bersama.

Kalau ada persoalan kewenangan, buka aturan.
Kalau ada persoalan anggaran, buka dokumen.
Kalau ada persoalan jabatan, buka mekanisme.

Dan kalau ada persoalan politik, jangan biarkan rakyat menjadi penonton yang hanya menerima potongan cerita dari masing-masing kubu.

Sebab politik yang sehat tidak takut pada keterbukaan.

Yang justru patut dicemaskan adalah ketika pertanyaan sederhana tentang pemerintahan mulai dianggap sebagai serangan politik.

Pada akhirnya, konflik Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya bukan sekadar cerita tentang dua orang yang berbeda pandangan.

Ini adalah ujian bagi sebuah pemerintahan.
Ujian bagi birokrasi.
Ujian bagi para pendukung.
Dan terutama, ujian bagi kedewasaan politik Pidie Jaya.

Sebab kemenangan Pilkada hanya berlangsung satu malam.

Tetapi konsekuensi dari cara sebuah pemerintahan mengelola kekuasaan dapat dirasakan rakyat selama bertahun-tahun.

Dan jika SABAR benar-benar ingin menjadi lebih dari sekadar nama pasangan politik, maka barangkali sudah waktunya semua pihak berhenti menghitung siapa yang menang dalam pertengkaran.

Mulailah menghitung siapa yang dirugikan jika pertengkaran itu tidak pernah selesai.

Oleh : Teuku Saifullah
Warga, Pidie Jaya, Aceh