Peringkat 4, Korupsi Diduga Biang Kemiskinan di Pidie Jaya, Warga Menuntut Perubahan Nyata!
Foto : Dok. Google Images | LIPUTAN GAMPONG NEWS
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh pada 24 Agustus 2024, Kabupaten Pidie Jaya kembali tercatat sebagai salah satu daerah termiskin di Provinsi Aceh, menduduki peringkat keempat. Kabupaten ini berada di bawah Aceh Singkil, Pidie, dan Gayo Lues dalam peringkat kemiskinan.
Meski memiliki potensi sumber daya manusia dan kekayaan alam yang besar, baik itu kelautan, perkebunan dan pertanian, Pidie Jaya tampaknya masih terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan. Kondisi ini membuat banyak pihak mempertanyakan langkah-langkah nyata pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan ini.
Ironisnya, Pidie Jaya sebenarnya merupakan daerah yang memiliki SDM yang unggul di berbagai sektor. Namun, hal ini belum cukup untuk mengentaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan yang terus mendera selama lebih dari satu dekade terakhir. Para pengamat menilai bahwa ketimpangan distribusi ekonomi dan minimnya investasi sosial menjadi faktor kunci yang menyebabkan kemiskinan di wilayah ini tetap tinggi. Sejauh ini, upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Sementara itu, suara kritis dari masyarakat semakin lantang menyoroti dugaan korupsi di Pidie Jaya sebagai penyebab utama kegagalan daerah ini dalam menurunkan angka kemiskinan.
Salah seorang warga Pidie Jaya, Muhammad, yang kini menetap di Banda Aceh, mengungkapkan keresahannya atas kondisi tersebut. "Bagaimana masyarakat bisa maju kalau pejabatnya kaya-kaya tapi rakyatnya hidup miskin? Harus ada tindakan tegas untuk memberantas praktik korupsi ini," tegasnya.
Dugaan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi digunakan untuk kepentingan kelompok.
Masyarakat berharap pihak terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), turun tangan untuk memeriksa kejanggalan dalam pengelolaan dana publik di Pidie Jaya.
Kini, masyarakat Pidie Jaya mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat. Banyak pihak percaya bahwa tanpa adanya langkah tegas dan transparan, daerah ini akan terus terpuruk dalam kemiskinan.
Warga meminta kejelasan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk memberantas korupsi yang dianggap telah menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi di Pidie Jaya. (**)