OPINI - Pidie Jaya sedang menghadapi persoalan yang lebih besar dari pada sekadar perbedaan pandangan antara Bupati dan Wakil Bupati. Yang kini dipertontonkan ke ruang publik adalah gejala retaknya kepemimpinan di pucuk pemerintahan. Padahal, pasangan SABAR, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, lahir dari harapan besar masyarakat pada Pilkada 27 November 2024 silam. Mereka menang bukan hanya karena uang dan popularitas, tetapi karena rakyat percaya keduanya mampu berjalan seiring membangun negeri Japakeh. Kini, harapan itu mulai terkikis oleh konflik yang tak lagi bisa disembunyikan.

Satu demi satu persoalan mencuat ke permukaan. Mulai dari polemik pelaksanaan MTQ, surat Wakil Bupati yang meminta pembagian kewenangan lebih proporsional, kisruh di Pendopo II yang menyeret tim pemenangan, hingga polemik anggaran penanggulangan bencana senilai sekitar Rp36 miliar. Puncaknya, Wakil Bupati secara terbuka mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan maupun pengambilan keputusan anggaran tersebut. Pernyataan itu bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi menjadi alarm bagi tata kelola pemerintahan.

Jika benar orang nomor dua di daerah tidak mengetahui proses penyusunan anggaran strategis, publik tentu berhak bertanya, bagaimana sebenarnya mekanisme pemerintahan dijalankan? Pemerintahan daerah bukanlah perusahaan milik pribadi yang seluruh keputusan berada di tangan satu orang. Ada sistem, ada pembagian kewenangan, ada prinsip kolektif dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketika koordinasi melemah, kepercayaan publik ikut tergerus.

Tidak mengherankan bila kemudian aktivis dan sejumlah elemen masyarakat mendorong BPK dan KPK melakukan audit dan menelusuri terhadap aliran dana pengelolaan bencana. Desakan itu seharusnya tidak dipandang sebagai serangan politik, melainkan sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan uang negara. Audit bukanlah vonis. Justru melalui pemeriksaan yang independen, pemerintah memiliki kesempatan membuktikan bahwa seluruh anggaran telah digunakan sesuai aturan dan berpihak kepada masyarakat korban bencana.

Yang lebih memprihatinkan, berbagai upaya mediasi sebenarnya telah dilakukan. Tokoh masyarakat telah turun tangan. Bahkan Wakil Gubernur Aceh disebut sebut pernah mencoba mempertemukan kedua pemimpin daerah itu. Namun perdamaian yang lahir tampaknya hanya bertahan di atas kertas. Dokumen kesepakatan mungkin tersusun rapi dengan bahasa yang diplomatis, tetapi realitas di lapangan memperlihatkan hubungan yang tetap dingin. Konflik terus berulang dengan episode yang berbeda.

Dari berbagai peristiwa yang mencuat, muncul kesan bahwa pemerintahan berjalan dengan komunikasi yang tidak sehat. Banyak pihak menilai Bupati lebih dominan mengambil keputusan, sementara Wakil Bupati merasa berada di luar lingkaran strategis pemerintahan. Terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut, yang paling berbahaya adalah ketika kesan itu dibiarkan tumbuh tanpa klarifikasi dan perbaikan. Dalam politik, persepsi publik sering kali memiliki dampak yang sama besarnya dengan fakta.

Ironisnya, di setiap sudut jalan, baliho dan spanduk masih menampilkan potret kemesraan politik. Bupati dan Wakil Bupati berdiri berdampingan dengan senyum yang sama seperti saat meminta mandat rakyat. Gambar itu seolah menyampaikan pesan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun di balik senyum yang tercetak pada baliho, publik justru menyaksikan narasi yang berbeda, mereka saling sindir, saling membuka persoalan, dan minimnya kebersamaan dalam menjalankan pemerintahan.

Padahal, Pidie Jaya tidak sedang membutuhkan pertarungan ego di ruang kekuasaan. Daerah ini membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja dalam satu irama untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, mulai dari pemulihan pascabencana, peningkatan pelayanan publik, hingga pembangunan ekonomi. Energi yang habis untuk mempertahankan gengsi politik hanya akan mengorbankan kepentingan rakyat yang setiap hari menunggu solusi nyata.

Sudah saatnya Nyak Syi dan Nyak Hasan melakukan introspeksi. Tidak ada salahnya masing-masing mundur selangkah untuk menemukan titik temu. Kepemimpinan yang besar bukan diukur dari siapa yang paling dominan, melainkan siapa yang paling mampu mengendalikan ego demi kepentingan yang lebih besar. Rakyat tidak memilih dua pemimpin untuk saling berhadapan, tetapi untuk saling melengkapi.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar hubungan personal antara Bupati dan Wakil Bupati, melainkan masa depan negeri Japakeh. Rakyat tidak peduli siapa yang menang dalam konflik ini. Yang rakyat inginkan sederhana, yakni pemerintahan yang kompak, anggaran yang transparan, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan pemimpin yang menepati janji saat meminta amanah. Jika konflik terus dipelihara, sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang gagal menjaga kepercayaan rakyat.

Oleh : Teuku Saifullah
Warga Pidie Jaya, Aceh