Oleh : Dr. Safwan, S. Pd.I, M. Ag.
Ketua KNPI Pidie Jaya 2008-2013

OPINI - Ketika masyarakat memilih pasangan bupati dan wakil bupati dalam pilkada, harapan yang digantungkan di pundak mereka sangatlah sederhana: sejahterakan daerah, perbaiki fasilitas publik, dan mudahkan urusan rakyat. Rakyat tidak memilih mereka untuk menonton drama perebutan kekuasaan atau konflik internal yang kekanak-kanakan.

Jika yang disuguhkan ke publik hari demi hari hanyalah pertengkaran, saling sikut, dan ketidakharmonisan, maka tuntutan agar Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya (Pijay) mundur bukan lagi sekadar kritik, melainkan sebuah keharusan moral.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa opsi mundur jauh lebih terhormat dibanding terus memelihara konflik:

1. Rakyat Menjadi Korban Utama Ketika kepala daerah dan wakilnya tidak sejalan, roda pemerintahan pasti macet. Kebijakan publik mandek, koordinasi antar-dinas kacau, dan program pembangunan terbengkalai. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat Pijay yang kesulitan mengakses layanan publik prima atau melihat daerahnya tertinggal dari kabupaten tetangga. Bertengkar demi ego politik sama saja dengan menelantarkan nasib rakyat.

2. Pemborosan Anggaran dan Amanah Gaji, tunjangan, dan fasilitas mewah yang melekat pada jabatan bupati dan wakil bupati dibayar menggunakan uang rakyat (APBD). Sangat tidak etis jika fasilitas yang didanai keringat rakyat itu justru digunakan oleh para pemimpin yang sibuk mengurus konflik personal atau berebut panggung politik.

3. Mencederai Etika Kepemimpinan Pemimpin adalah panutan. Pertengkaran yang diumbar atau dirasakan dampaknya oleh publik menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Jika untuk menyamakan visi demi membangun daerah saja tidak mampu, bagaimana mereka bisa memimpin ribuan aparatur sipil negara dan menyelesaikan masalah masyarakat yang jauh lebih kompleks?

Mundur Adalah Bentuk Tanggung Jawab
Dalam budaya politik yang sehat, mundur ketika merasa gagal atau tidak bisa bekerja sama adalah sikap yang ksatria. Jauh lebih terhormat meletakkan jabatan secara sukarela agar roda pemerintahan bisa diselamatkan oleh sosok lain yang lebih siap bersinergi, daripada bertahan di kursi kekuasaan namun membiarkan daerah lumpuh karena ego masing-masing.

Pidie Jaya membutuhkan kerja nyata, bukan tontonan ego elit politik. Jika Bupati dan Wakil Bupati Pijay merasa sudah tidak bisa lagi duduk bersama dan menjalankan komitmen awal mereka saat kampanye, maka mundur adalah pilihan paling rasional dan terhormat. Jangan sandera masa depan daerah hanya karena ketidakmampuan berdamai dengan rekan kerja sendiri. Rakyat Pijay berhak mendapatkan pemimpin yang bekerja, bukan yang sibuk bertengkar.