LIPUTANGAMPONGNEWS.ID | JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan ketahanan pangan tidak akan menghambat iklim investasi. Ia menyatakan kedua agenda harus berjalan beriringan demi pembangunan berkelanjutan, dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Nusron menjelaskan moratorium alih fungsi lahan sawah diberlakukan untuk melindungi lahan pangan hingga 87%, bukan sebagai pembatasan investasi. Kebijakan ini dikecualikan bagi 100 kabupaten/kota yang sudah memenuhi target atau tidak memiliki Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Ia mengakui masih terjadi ketidaksinkronan data antara LSD, LP2B, KP2B, dan lahan cadangan pangan. Pemerintah kini melakukan data cleansing hingga Februari 2026 untuk menghasilkan satu peta terpadu agar perizinan lebih tertib.

Dari 100 daerah prioritas, 64 sudah memiliki data lahan yang rapi, sementara 36 lainnya memang tidak memiliki sawah dan akan dicarikan lokasi pengganti. Untuk kasus alih fungsi yang terlanjur terjadi, pemerintah menyiapkan dua opsi: pelaku usaha menyediakan lahan sawah pengganti atau pemerintah daerah menyediakan lahan cadangan.

Nusron menutup dengan menegaskan pentingnya keseimbangan penataan ruang untuk pangan, industri, energi, dan perumahan. “Yang terpenting bangsa memiliki sawah agar mampu bertahan. Semua proses kami lakukan secara transparan,” ujarnya. (**)