LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - LSM Garuda Merah Putih Sumatera Utara (GMP-SU) telah melaporkan dugaan keterlibatan Sekcam dalam pengalihan penyaluran beras bantuan pemerintah di Kelurahan Kwala Bekala. Laporan tersebut resmi diajukan pada Kamis, 4 Juli 2024, oleh Ketua GMP-SU, Dinatal Tobing, ke Subdit III Tipidkor Polda Sumut. Tobing menyatakan bahwa laporan ini bertujuan untuk mengungkap adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Sekcam yang sebelumnya menjabat sebagai lurah di daerah tersebut.

Dinatal Tobing mengungkapkan kepada media bahwa laporan ini diajukan melalui surat laporan nomor 012/LP-Poldasu/GMPSU/VI/2024. Tobing, yang juga merupakan Pemimpin Redaksi salah satu media online ternama di Sumut, menegaskan bahwa GMP-SU akan terus berkomunikasi secara intens dengan pihak Polda untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Ia menekankan pentingnya peran LSM dan media dalam mengawal transparansi penyaluran bantuan pemerintah.

Lebih lanjut, Tobing berharap laporan ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar lebih kritis dalam mengawasi penyaluran bantuan dari pemerintah. Menurutnya, masyarakat, media, dan LSM memiliki peran penting sebagai kontrol sosial untuk mengungkap setiap kejanggalan dalam proses penyaluran bantuan. Tobing berharap kasus ini bisa menjadi contoh bagi warga lainnya untuk berani melaporkan jika menemukan hal yang tidak sesuai.

GMP-SU juga menyatakan komitmennya untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa penyaluran bantuan beras dari Badan Pangan Nasional (BPN) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tobing menyebutkan bahwa temuan awal menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa bantuan beras tersebut telah dialihkan tidak sesuai dengan yang semestinya, yang mengakibatkan masyarakat yang berhak tidak mendapatkan haknya.

Di akhir pernyataannya, Dinatal Tobing menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat, LSM, dan aparat penegak hukum dalam memastikan penyaluran bantuan pemerintah berjalan transparan dan tepat sasaran. Ia berharap laporan ini akan mendorong pengawasan yang lebih ketat dan akuntabel dalam penyaluran bantuan di masa mendatang, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan. (DE)