LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Lembaga Center Peduli Rakyat (CPR) Pidie Jaya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut tuntas dugaan adanya praktik PPPK siluman dalam proses pendataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemerintah daerah.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Muhammad Rissan alias Bang Brewok, Dewan Pengurus CPR Pidie Jaya, melalui keterangan tertulisnya kepada liputangampongnews.id, Selasa (16/9/2026).

Menurut Bang Brewok, proses pendataan PPPK paruh waktu yang dilakukan Pemkab Pidie Jaya sarat kejanggalan. “Sejak 2022, seluruh tenaga honorer di lingkungan Pemkab sudah melakukan upload data ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun anehnya, pada seleksi PPPK tahun 2024 yang dikelola melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), pemerintah daerah tidak menggunakan data tersebut sebagai acuan,” ujarnya.

Lebih mengejutkan lagi, lanjut Bang Brewok, terdapat tenaga honorer yang memegang SK sejak tahun 2008 tapi tidak tercatat di BKN.

“Ini indikasi kuat ada permainan oknum dalam proses perekrutan PPPK. Bagaimana mungkin tenaga honorer perintis yang sudah mengabdi sejak awal berdirinya Pemkab Pidie Jaya, dengan honor hanya Rp 350 ribu per bulan, malah tersingkir oleh tenaga honorer pewaris yang baru muncul,” tegasnya.

Bang Brewok menegaskan, perlakuan tidak adil ini harus menjadi perhatian serius DPRK Pidie Jaya. Oleh karena itu, pihaknya mendesak DPRK segera membentuk Pansus untuk mengungkap praktik-praktik kecurangan dan memastikan transparansi dalam perekrutan PPPK.

“Jika terbukti ada oknum yang bermain dalam proses ini, sudah saatnya pimpinan daerah mengambil tindakan tegas demi menjaga integritas pemerintahan dan keadilan bagi tenaga honorer sejati,” tutup Bang Brewok. (**)