KPA Deklarasikan Dukungan untuk Mualem-Dekfad dan Iskandar-Zainal
LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Komite Peralihan Aceh (KPA) dan para tokoh ulama, bersama dengan eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Sagoe Meh Ijoe, secara resmi mendeklarasikan dukungan mereka kepada Mualem dan Dekfad sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Selain itu, mereka juga mendukung Iskandar Alfalaki dan T. Zainal sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur untuk periode 2025-2030.
Deklarasi yang berlangsung di Kecamatan Darul Aman ini mempertegas komitmen KPA, ulama, serta eks kombatan GAM dalam memenangkan pasangan Mualem-Dekfad untuk Gubernur Aceh dan pasangan Iskandar-Zainal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur. Mereka yakin, di bawah kepemimpinan tersebut, program-program yang diusung akan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Aceh.
Para ulama dan masyarakat, bersama jajaran eks kombatan GAM, mendukung penuh pencalonan Mualem dengan harapan agar visi dan misinya, seperti penegakan syariat Islam yang kaffah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pesantren, dapat diwujudkan untuk kemaslahatan masyarakat miskin dan penguatan pelaksanaan syariat Islam.
T. Zainal mengajak seluruh masyarakat Aceh Timur untuk bersatu, menggabungkan potensi yang ada demi keberhasilan pembangunan di masa depan. Dia juga menekankan pentingnya perjuangan untuk merealisasikan poin-poin MoU Helsinki yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.
“Diperlukan strategi yang komprehensif untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi dan pengembangan sektor unggulan, seperti perikanan, pertanian, dan pertambangan. Kami telah melobi investor luar, termasuk dari Belanda dan Turki, yang bersedia membangun industri di Aceh untuk menampung tenaga kerja lokal. Dengan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat dan dukungan dari ulama serta umara, kami yakin dapat mengurangi tingkat pengangguran, sesuai dengan visi dan misi calon Gubernur Aceh,” ujar Zainal.
Lebih lanjut, Zainal juga menyoroti perlunya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Aceh, seperti penanganan banjir di Lhoksukon dan perbaikan akses jalan menuju sentra produksi yang masih minim. (RZ)