LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Nasruddin, atau yang lebih dikenal sebagai Nyak Dhien Gajah, mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), mengecam keras kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya merugikan rakyat Aceh, tetapi juga mengkhianati Perjanjian Damai Helsinki 2005, yang menjadi fondasi perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

"Kebijakan pemangkasan dana Otsus ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan damai yang telah disepakati bersama. Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi menyangkut komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak rakyat Aceh yang telah berjuang demi perdamaian," tegas Nasruddin dalam pernyataannya, Jumat (07/02).

Nasruddin mengatakan bahwa Dana Otsus merupakan bentuk kompensasi dan pengakuan terhadap perjuangan rakyat Aceh. Ia mengkhawatirkan bahwa pemangkasan ini akan berdampak serius pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Sebagai mantan Kombatan  GAM saya sangat kecewa dengan keputusan ini. Ini adalah langkah mundur yang tidak berpihak kepada rakyat Aceh. Kami telah berkorban banyak untuk mencapai perdamaian, dan sekarang kami merasa dikhianati," tambahnya.

Kebijakan ini memicu reaksi keras dari berbagai elemen di Aceh. Banyak pihak menilai bahwa pemangkasan Dana Otsus tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu ketidakpuasan serta ketegangan sosial di daerah yang telah lama berjuang menjaga stabilitas pascakonflik.

Nyak Dhien Gajah mengatakan bahwa Perjanjian Helsinki 2005 adalah tonggak penting dalam mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu poin utama dalam perjanjian tersebut adalah pemberian otonomi khusus dan alokasi dana khusus bagi Aceh sebagai bentuk rekonsiliasi dan pemulihan pascakonflik.

"Pemangkasan ini jelas-jelas melanggar semangat Perjanjian Helsinki. Ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan soal prinsip. Pemerintah harus menghormati kesepakatan yang telah dibuat dan memastikan bahwa hak-hak rakyat Aceh tidak diabaikan," tegasnya.

Aceh, yang masih dalam tahap pemulihan pascakonflik dan bencana tsunami 2004, sangat bergantung pada Dana Otsus untuk membiayai pembangunan dan program kesejahteraan. Kekhawatiran muncul bahwa pemangkasan ini akan memperlambat pemulihan ekonomi serta meningkatkan ketimpangan sosial di wilayah tersebut.

"Rakyat Aceh sudah cukup menderita. Kami tidak ingin kembali ke masa-masa sulit. Pemerintah harus mempertimbangkan ulang kebijakan ini dan mendengarkan suara rakyat Aceh," lanjutnya.

Sebagai bentuk respons, Nasruddin mengimbau pemerintah pusat agar segera meninjau ulang keputusan tersebut. Ia juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak Aceh.

"Kami tidak akan diam. Jika perlu, kami akan mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan hak-hak rakyat Aceh tidak diabaikan. Ini bukan sekadar persoalan anggaran, tetapi menyangkut keadilan dan penghormatan terhadap perjanjian damai," pungkasnya. (**)