OPINI - Pemilihan Umum 2024 tinggal menghitung hari, partai politik maupun calon anggota legislatif yang berkompetisi tak henti-hentinya merebut pengaruh hati pemilih di daerah pemilihannya. Berbagai macam carapun dilakukan, mulai dari ‘ jual ‘ program hingga ‘ lelang ‘ harapan. Demikian pengaruhnya jabatan dalam kehidupan.

Lain calon anggota legislatif, lain pula partai politik. Masing-masing punya trik dan cara mendulang suara, dari yang biasa - biasa hingga yang memaksa, asalkan dapat suara, tidak peduli itu salah atau benar, yang penting suara..

Betapa tidak, proses rekrutmen calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Gampong di Kabupaten Pidie Jaya masih menyisakan cerita duka di kalangan warga tentang bagaimana hukum itu ‘ dipermainkan ‘. Sejumlah calon yang gugur akhirnya ‘ speak up ‘ dimana partai lokal tertentu sebagai pengatur lulusnya calon KPPS menyodorkan kontrak bagi mereka yang ingin lulus yaitu harus mampu menyediakan sejumlah suara yang diinginkan oleh partai dan caleg tertentu. Tidak usah kita rincikan partai apa, yang jelas semua kita sudah tahu hal tersebut.

Terlepas dari itu semua, publik menaruh harapan besar pada aparat penegak hukum mulai dari Polri, TNI, BAWASLU dan KIP sebagai panitia penyelenggara agar menjunjung tinggi netralitas dalam pesta demokrasi 2024. Karena publik mengawasi, mewaspadai dan melaporkan oknum panitia yang mencurangi proses demokrasi sampai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Karena pastinya publik tidak ingin pesta demokrasi di Aceh, Pidie Jaya khususnya kembali tercederai oleh mereka yang berambisi, duduk di parlemen tanpa substansi alias semata-mata mengejar dana aspirasi untuk kepentingan diri sendiri.

Penulis :
Taufik Akbar,S.H.CPM
Ketua LBH ARUN Pidie Jaya