LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues melalui Anggota Fraksi Partai Golkar, Ali Amran, mendesak Pemerintah Aceh agar segera mengambil langkah konkret dan bertanggung jawab dalam menangani kerusakan parah jalan lintas provinsi Ketukah–Abdya, yang hingga kini belum mendapat penanganan serius pascabencana.

Jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) tersebut merupakan akses vital masyarakat, tidak hanya sebagai jalur penghubung antarwilayah, tetapi juga sebagai urat nadi perekonomian, distribusi hasil pertanian, serta akses utama pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ruas jalan ini juga menjadi jalur strategis distribusi BBM menuju SPBU di Kecamatan Trangun.

Ali Amran menegaskan, kerusakan jalan akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi sekitar dua bulan lalu telah menyebabkan sebagian badan jalan rusak berat bahkan terputus total, tergerus arus banjir. Kondisi tersebut berdampak langsung pada terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Jalan ini bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat. Ketika badan jalan rusak bahkan hilang dibawa arus banjir, maka aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan ikut lumpuh,” tegas Ali Amran.

Ia menyayangkan lambannya respons Pemerintah Aceh dalam melakukan pembenahan pascabencana. Menurutnya, hingga kini masyarakat belum melihat langkah nyata di lapangan, meski dampak kerusakan dirasakan setiap hari.

“Sudah dua bulan pascabencana, namun perhatian dan tindakan nyata dari Pemerintah Aceh belum terlihat. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Masyarakat membutuhkan kepastian dan kehadiran negara, bukan sekadar janji,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Ali Amran menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik DPRK dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang terdampak langsung.

“Kami di DPRK Gayo Lues, khususnya Fraksi Golkar, berdiri sebagai representasi suara rakyat. Terutama masyarakat di Dapil II yang sangat bergantung pada akses jalan lintas provinsi ini. Pemerintah Aceh harus segera turun tangan dan menjadikan perbaikan jalan Ketukah–Abdya sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ali Amran mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan tidak hanya berdampak pada perekonomian, tetapi juga mengancam keselamatan warga, memperbesar risiko kecelakaan, serta memperparah ketimpangan pembangunan antarwilayah.

“Negara tidak boleh abai. Infrastruktur yang rusak akibat bencana adalah tanggung jawab pemerintah. Ini bukan hanya soal jalan, menunjukkan keadilan pembangunan dan keselamatan rakyat,” pungkasnya. (**)