LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang progres fisiknya telah mencapai lebih dari 40 persen. Percepatan dilakukan melalui rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (monev) serta peninjauan lapangan bersama Kemenko PMK RI dan pakar kebencanaan, Selasa (29/9/2026).

Tim tersebut terdiri atas Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Lilik Kurniawan, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Andre Notohamidjoyo, Prof. Dwikorita, Prof. Harkunti, Dr. Charles, dan tenaga ahli kebencanaan Ridwan Yunus.

Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi mengatakan pemulihan diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh hunian aman, layanan dasar yang kembali berfungsi, serta sumber penghidupan yang pulih.

“Yang sudah selesai harus dipastikan manfaatnya, yang sedang berjalan kita percepat, dan yang masih membutuhkan dukungan terus kita perjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemulihan ini harus benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Sibral.

Berdasarkan data terbaru BPBD Pidie Jaya, sebanyak 20.293 rumah terdampak bencana. Pemerintah telah menyalurkan stimulan tahap pertama kepada 282 kepala keluarga senilai Rp8,46 miliar.

Sebanyak 1.342 unit hunian sementara (Huntara) telah dibangun dan 1.280 unit telah dihuni. Untuk pemulihan jangka panjang, Pemkab mengusulkan pembangunan 3.056 unit hunian tetap (Huntap).

Selain hunian, pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, seperti air bersih, irigasi, jalan, sungai dan tanggul, serta lahan pertanian dan tambak. Di sektor ekonomi, pemerintah menyediakan 9,27 ton benih jagung hibrida untuk membantu masyarakat kembali berproduksi.

Pemkab Pidie Jaya juga menyalurkan 34.020 kilogram beras kepada 6.804 jiwa penghuni Huntara asal Kecamatan Meureudu pada 23 September 2026.

Plt. Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya, Okta Handipa, mengatakan data kerusakan menjadi dasar pengawalan pembangunan Huntap bersama pemerintah pusat dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR).

Pemkab memastikan proses rehab-rekon terus dikawal melalui pemutakhiran data dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar bantuan tepat sasaran serta masyarakat dapat segera keluar dari masa transisi. (**)