19 November 2026
Daerah

Bupati Pidie Jaya: Tak Ada Lagi SKPK Bekerja Tanpa Inovasi dan Wajib Terbuka kepada Publik

Foto : Bupati Pidie Jaya, H Sibral Malasyi bersama para Forkompinda menyerahkan penghargaan kepada Dinas Kesehatan sebagai salah satu SKPK Inovatif tahun 2026 | LIPUTAN GAMPONG NEWS

LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME, menegaskan seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) wajib berinovasi dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ia tidak ingin ada lagi perangkat daerah yang bekerja monoton, tanpa terobosan dan perubahan nyata dalam pelayanan masyarakat.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Anugerah Penghargaan Inovasi Daerah kepada SKPK Inovatif Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 di Aula Bappeda Pidie Jaya, Meureudu, Rabu (18/11) malam.

"Harapan kami ke depan tidak ada lagi SKPK yang bekerja tanpa inovasi. Semuanya wajib berinovasi," tegas Sibral.

Ia juga meminta seluruh OPD memiliki dan mengelola media sosial resmi sebagai sarana menyampaikan informasi, mempublikasikan program, serta memperlihatkan hasil kerja pemerintah kepada masyarakat.

Menurutnya, inovasi tidak boleh sekadar menjadi formalitas administrasi atau penghias laporan kinerja. Setiap terobosan harus mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kita ingin membangun pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil, manfaat, dan kepuasan masyarakat," ujarnya.

Bupati menyebutkan, Anugerah Inovasi Daerah 2026 menjadi momentum membangkitkan kembali budaya inovasi setelah beberapa tahun tidak terlaksana, sekaligus memperkuat kesiapan Pidie Jaya mengikuti Innovative Government Award (IGA) 2026.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 13 SKPK menerima penghargaan atas 17 inovasi daerah di berbagai sektor.

Inovasi tersebut mencakup Pengungkit, Dipandu, dan Klinik Inovasi dari Bappeda; Siap CBIB dari Dinas Kelautan dan Perikanan; Ketan Tapioka dari Dinas Pertanian dan Pangan; JUMPA dari Disdukcapil; Pendendang dari Dinas Perkebunan dan Peternakan; Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten; serta Pendidikan Berkarakter Islami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, SIMPRONA dan SIAPELMADU dari Kecamatan Meurah Dua; Sahabat Rakyat dan Berkah Peduli dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; SILUBANG dari Dinas Pekerjaan Umum; SIAP dari BPBD; ABANGKOMAR dari BKPSDM; serta Ukur Ulang Stunting dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Sibral mengingatkan, penghargaan bukanlah tujuan akhir. Seluruh inovasi harus terus dievaluasi, dikembangkan, dan dijamin keberlanjutannya. Ia secara khusus meminta Bappeda memperkuat koordinasi, pembinaan, dan evaluasi terhadap inovasi setiap perangkat daerah.

"Kepada seluruh perangkat daerah, jangan berhenti pada pola kerja yang biasa-biasa saja. Teruslah mencari solusi, bangun kolaborasi, manfaatkan perkembangan teknologi, dan ciptakan terobosan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pesannya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Pidie Jaya, Dr. Yandi Yusnandar, ST., MT, menjelaskan bahwa penetapan 13 SKPK dan 17 inovasi tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 361 tanggal 2 Oktober 2026 tentang Penetapan Inovasi Daerah dan SKPK Inovatif Tahun 2026.

Ia berharap penghargaan tersebut mampu mendorong kreativitas aparatur dan memastikan inovasi terus berkembang serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati, pimpinan DPRK, Ketua MPU, Sekretaris Daerah, unsur pemerintah daerah, pimpinan perbankan, para kepala SKPK, camat, unsur lembaga keistimewaan Aceh, serta insan pers.

Pesan Bupati menjadi pengingat bahwa keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya penghargaan maupun besarnya serapan anggaran. Ukuran sesungguhnya adalah perubahan nyata: pelayanan semakin mudah, persoalan masyarakat lebih cepat diselesaikan, dan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan. (*)