LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ketua Laskar Anti-Korupsi sekaligus Ketua LPM Aceh Timur, Saiful Anwar, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera mengaudit penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) perangkat desa ke luar daerah, khususnya ke Lombok, yang disebut menelan anggaran lebih dari Rp 7 miliar.

Menurut Saiful, Bimtek yang rutin digelar di luar Aceh setiap tahun, tidak memberikan manfaat berarti bagi masyarakat maupun aparatur gampong. Ia menilai kegiatan ini justru lebih menyerupai wisata terselubung yang menghambur-hamburkan dana desa.

"Ini sudah seperti tradisi tahunan yang lebih mirip ajang tur ketimbang pelatihan. Tidak ada dampak nyata yang kami rasakan di tingkat desa. Sayangnya, ini terus berulang dan terkesan dibiarkan," ujar Saipul kepada wartawan di Aceh Timur, Minggu, 29 Juni 2025.

Ia menyebutkan, kegiatan Bimtek kali ini dilakukan selama lima hari empat malam, dengan rincian tiga malam di Lombok dan satu malam di Jakarta. Menurutnya, pola kegiatan seperti ini patut dicurigai dan perlu segera diaudit secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Saipul mengatakan bahwa masyarakat dan tokoh desa di Aceh Timur merasa diabaikan oleh para pejabat daerah maupun aparat penegak hukum setempat. Ia menegaskan bahwa laporan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana desa akan segera dikirimkan ke KPK, Kejagung, dan Kejati Aceh.

"Kami akan layangkan surat resmi ke KPK, Kejagung, dan Kejati Aceh agar kasus ini ditangani serius. Jangan sampai uang rakyat terus dihambur-hamburkan atas nama pelatihan yang tidak berdampak apa-apa," tegasnya.

Saipul juga meminta Bupati Aceh Timur untuk segera menghentikan kegiatan Bimtek ke luar daerah dan mengalihkannya ke pelatihan yang lebih efektif dan transparan di dalam wilayah Aceh. Ia mengingatkan bahwa dana desa adalah amanah untuk pembangunan dan pemberdayaan, bukan untuk jalan-jalan para pejabat gampong. (**)