LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Baru sekitar sebulan menapaki bumi Japakeh, Kapolres Pidie Jaya AKBP Tendri Wardi sudah memperlihatkan sikap yang cukup tegas dalam melihat persoalan pelayanan publik. Ia tidak sekadar berbicara soal keamanan dan ketertiban, tetapi ikut menyoroti bagaimana pemerintah daerah bekerja, menyampaikan capaian, serta mempertanggungjawabkan setiap program kepada masyarakat. Baginya, kerja pemerintah tidak cukup hanya selesai di atas meja atau dalam laporan, tetapi harus dapat dilihat dan dirasakan rakyat.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat evaluasi penanganan pascabencana pada masa transisi darurat dan penetapan status penanganan selanjutnya di Aula Cot Trieng lantai III, Senin malam, 3 Agustus 2026. Tendri secara terbuka mengingatkan seluruh SKPK agar tidak bekerja dalam senyap. Setiap program yang telah dilaksanakan menggunakan anggaran negara, menurutnya, harus disampaikan kepada publik secara terbuka. Sebab, ketika pemerintah bekerja tetapi rakyat tidak mengetahui apa yang dikerjakan, ruang kosong informasi itu justru mudah diisi oleh prasangka dan kecurigaan.

“Semua pekerjaan yang sudah dilakukan oleh SKPK harus disebarluaskan kepada masyarakat. Jangan sampai pekerjaan sudah selesai, tetapi masyarakat tidak tahu,” tegasnya. Pesan ini terdengar sederhana, namun sesungguhnya menyentuh persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan: rakyat bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi pemilik hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah bekerja dan kemana anggaran publik diarahkan. Di tengah derasnya arus media sosial, pemerintah tidak bisa lagi berharap masyarakat percaya hanya berdasarkan laporan internal. Data, progres dan hasil kerja harus dibuka secara terang.

Kapolres juga menyoroti evaluasi yang menurutnya belum sepenuhnya ditopang data yang kuat dan terukur. Baginya, rapat evaluasi tidak seharusnya berhenti pada rangkaian pemaparan lisan, tetapi harus mampu menunjukkan angka, capaian dan kondisi riil di lapangan. Data yang akurat menjadi penting, terutama dalam penyaluran bantuan, kesempatan kerja, jaminan hidup hingga pelayanan kesehatan. Sebab ketika data keliru, yang salah bukan hanya angka di atas kertas, tetapi bisa saja rakyat yang membutuhkan justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Sebagai bagian dari Forkopimda, Tendri menegaskan bahwa kepolisian berkepentingan memastikan masyarakat tetap aman dan tertib. Namun keamanan, menurutnya, tidak berdiri sendiri. Ia sangat berkaitan dengan hadir atau tidaknya pelayanan pemerintah. Karena itu, kalimatnya yang paling sederhana justru menjadi pesan paling keras: “Kita bekerja untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri.” Pernyataan Kapolres yang baru sebulan berada di Pidie Jaya itu menginggatkan bahwa jabatan dan anggaran pada akhirnya harus kembali kepada rakyat. Pemerintah boleh memiliki program, laporan dan angka keberhasilan, tetapi rakyatlah yang berhak menilai apakah semua itu benar-benar telah hadir dalam kehidupan mereka. (**)