LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Keberadaan APDESI selama ini di Kabupaten Aceh Timur tidak memberikan dampak manfaat untuk masyarakat, atau sebaliknya Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menjadi "parasit" untuk menggerogoti Dana Desa (DD) melalui kedok kegiatan pelatihan  atau Bimtek, Minggu (15/5). 

Untuk memperjuangkan gaji/siltap perangkat desa saja tidak mampu dan becus, padahal sejak.tahun 2020 gaji perangkat desa di Aceh Timur hanya di bayar selama 8 bulan, 

Alih alih memperjuangkan nasib perangkat desa dan masyarakat, APDESI ikut ikutan menguras dana desa, seperti program pelatihan satgas covid-19 yang akan di laksanakan minggu depan.

Hal itu di ungkapkan aktivis Sosial dan Pemerhati dana desa, Masri, SP kepada sejumlah awak media Minggu  (15 Mei 2022).

Menurut Masri, kepercayaan publik terhadap APDESI semakin luntur terhadap organisasi perkumpulan kepala desa(Keuchik). banyak nya kritikan, sorotan negatif terhadap APDESI pada saat pelaksanaan Bimtek tahun 2020, bahkan sempat terjadi unjuk rasa elemen sipil yang menolak Bimtek di tengah kesulitan ekonomi rakyat, namun sayang tidak menjadi sebuah pelajaran berharga bagi mereka, akan tetapi semakin bernafsu untuk melaksanakan Bimtek lain nya.

Lanjut Masri, APDESI yang seharus nya menjadi tumpuan masyarakat untuk mengawal kedaulatan dana desa dan lembaga yang mengadvokasi kepentingan perangkat desa, telah terjebak pola pikir pragmatis dan memposisikan diri sebagai kelompok oligarki.

Jika itu tak bisa menjaga kredibilitas lembaga, lihat saja APDESI Aceh Timur akan menjadi "Kambing Congek" 

Masri juga menuturkan "Kredibilitas dan moralitas Pengurus APDESI Aceh Timur patut di pertanyakan,  begitu juga terhadap hilangnya kepekaan jeritan masyarakat miskin di desa desa.

Untuk ia  minta DPN dan DPW APDESI Aceh perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja APDESI Aceh Timur, yang telah merusak dan membawa citra buruk terhadap reputasi APDESI di Indonesia. tukas nya.

Pemaksaan terhadap pelaksanaan Pelatihan Satgas Covid-19 dengan menggunakan Dana Desa Tahun 2022, dengan menghabiskan anggaran pelatihan mencapai Rp. 5 Milyar lebih, kondisi ini menunjukkan syahwat birahi APDESI benar benar tak dapat terbendung.

Kita melihat pelatihan satgas covid tidak bermanfaat dan tidak ada out put nya, hanya terlihat  kepentingan   kelompok oligarki untuk menguras dana desa, seharusnya  yang lebih urgent di laksanakan pelatihan untuk tenaga operator desa,  setiap tahun pengajuan DD Aceh Timur selalu terlambat, realisasi dan daya serap anggaran DD juga sangat lelet. ujar Masri.

Biaya pelatihan pun tidak menghabiskan sampai milyaran bila tempat nya di laksanakan di Aceh Timur. tutup Masri. (M)