OPINI: Saat-saat krusial proses tahapan seleksi calon anggota Komisioner Badan Baitul Mal Kabupaten (BMK) Pidie Jaya telah memasuki babak penting. Setelah tahapan tes tertulis dan kemampuan membaca Al-Qur’an serta seleksi wawancara tuntas dilaksanakan, kini para calon akan menghadapi babak penentuan oleh Bupati Pidie Jaya.

Sudah bisa dipastikan, hanya satu peserta yang gugur dari 16 orang setelah mengikuti seleksi wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Independen pada Selasa, 29 Juli 2025 pagi di Sekretariat BMK Pidie Jaya. Meskipun dalam proses ada sedikit kesalah pahaman antar Timsel dengan peserta seleksi dan pendukungnya.

Namun, publik menaruh harapan besar agar seleksi ini tidak sekadar seremonial formalitas, melainkan benar-benar menghasilkan komisioner yang berintegritas, profesional, dan adil dalam menyalurkan amanah umat.

Sudah saatnya keterwakilan wilayah sebagai pembagian daerah pemilihan (dapil) dalam Pemilu menjadi pertimbangan serius. Kabupaten Pidie Jaya terdiri atas delapan kecamatan yang dibagi dalam.empat wilayah atau dapil, namun dalam pengalaman sebelumnya, keterwakilan ini seolah diabaikan.

Seharusnya, setiap dapil punya suara dalam tubuh BMK agar sinkronisasi program pemberantasan kemiskinan dengan anggota DPRK bisa berjalan selaras. Jika perlu, dapil dengan populasi lebih besar bisa mendapatkan dua kursi, selama itu proporsional dan akuntabel.

Tak kalah penting, representasi alumni dayah juga patut diperhatikan. Nyaris seluruh calon komisioner yang tersisa saat ini berasal dari latar belakang pendidikan Dayah (Pesantren), hal ini menjadi kekuatan sekaligus tanggung jawab moral. Mereka memahami fiqh Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) serta mekanisme distribusinya.

Tetapi, perlu digaris bawahi jangan sampai keterwakilan alumni dayah ini dipersempit hanya pada satu atau dua dayah tertentu yang punya kedekatan emosional atau politis dengan para penguasa alias pengambil kebijakan. Representasi harus adil, bukan eksklusif.

Saat ini, masyarakat Pidie Jaya sudah cukup cemas dengan sinyalemen yang beredar: bahwa nama-nama komisioner baru sudah "diatur" sebelum uji kelayakan berlangsung. Isu dominasi wilayah dan afiliasi dayah tertentu bukan isapan jempol. Bila ini terbukti, maka Komisi I DPRK Pidie Jaya patut dipertanyakan integritasnya.

Kita paham, masing-masing anggota DPRK mungkin punya calon andalan. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk melupakan prinsip keadilan dan representasi. Wakil rakyat semestinya mengedepankan keterwakilan dapil (wilayah), bukan semata loyalitas personal atau kepentingan politik jangka pendek.

Mari belajar dari periode sebelumnya. Banyak yang masih ingat bagaimana penyaluran zakat dan infaq lebih mirip "proyek kelompok", alih-alih program yang menyentuh akar kemiskinan. Keputusan diambil bukan karena urgensi kebutuhan umat, tetapi berdasarkan "siapa mendukung siapa". Bahkan bagi-bagi jatah sesama komisioner termasuk orang terdekatnya. Ini luka lama yang tidak boleh terulang.

Publik butuh perubahan nyata, bukan perombakan formalitas. BMK adalah lembaga amanah umat, bukan milik kelompok tertentu. Memang benar, dalam penyaluran zakat harus mengutamakan lebih dahulu orang sekeliling kita, "itu zakat pribadi bukan zakat yang dikumpulkan dari umat".

Jika seleksi ini kembali dimonopoli oleh segelintir elite dan kekuasaan lokal, maka jangan heran jika kepercayaan publik bahkan Muzaki terus merosot.

Kepada Komisi I DPRK Pidie Jaya yang memegang amanah rakyat, saatnya membuktikan bahwa uji kelayakan ini bukan panggung sandiwara. Tunjukkan bahwa kalian benar-benar mewakili rakyat, bukan titipan kepentingan.

Kecerdasan serta kemampuan dari peserta seleksi merupakanhasil yang dilakukan oleh Timsel juga harus diperhatikan dengan seksama, jangan sampai terjadi seperti selaksi lembaga-lembaga tertentu lainnya yang telah dipraktekkan selama ini yang mengandalkan orang dalam namun mengabaikan kecerdasan.

Selain itu juga tersiar isu adanya pihak yang mencoba memengaruhi proses seleksi, yang dipakukan oleh Timsel Independen, dengan komposisi lengkap dari segala unsur. Dimana ada pihak yang ingin jagoannya lolos dengan cara tidak sehat dengan menjatuhkan calon lainnya.

Dalam hal ini sangat dibutuhkan ketegaskan dari Timsel agar tidak membuka ruang atau mengakomodir segala bentuk intervensi. Lakukan tugas sebagimana Tupoksinya, selesaikan sesuai amanah yang telah diembankan. (Irfan Sofyan)