LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ruang rapat Sekdakab Pidie Jaya berubah jadi panggung ledakan. Senin (15/9), Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST, MM, tak kuasa menahan emosi saat audiensi dengan ratusan tenaga non ASN yang tersingkir dari usulan PPPK paruh waktu. Suaranya menggelegar, kalimatnya menusuk, dan tudingannya tajam sepertinya ada permainan kotor dalam proses usulan ini.

Ledakan itu bukan tanpa sebab. Hasan Basri membeberkan fakta mengejutkan, anak salah seorang kepala dinas justru lolos dalam daftar usulan PPPK paruh waktu. Sementara, puluhan honorer yang sudah belasan tahun mengabdi malah dipinggirkan. “Kenapa anak Kadis bisa masuk, sementara yang sudah 15 tahun bekerja diabaikan? Saya tahu siapa kalian, saya 15 tahun di DPRK Pidie Jaya dan saya tidak akan diam!” teriaknya lantang.

Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan riuh dari peserta audiensi. Puluhan tenaga non ASN berdiri tegak, seakan mendapat suntikan energi baru. Sebaliknya, para pejabat yang hadir yang duduk semeja dengan Wabup, Sekda Pidie Jaya Dr. Munawar Ibrahim, Kepala BKPSDM Helmi, Inspektur Jamian, hanya duduk kaku. Diam membisu, bagai batu di tengah badai, membuat suasana kian janggal.

Dalam video yang beredar luas, Hasan Basri menuding ada “siluman” yang disusupkan ke dalam daftar PPPK. Ia berjanji akan memperjuangkan mereka yang terabaikan. “Saya akan lawan ini, dan saya akan perjuangkan nasib kalian,” tegasnya, sebelum meninggalkan ruangan dengan langkah tegas. Sorak dukungan mengiringinya, meninggalkan para pejabat yang memilih bungkam.

Keberanian Hasan Basri sontak jadi sorotan. Para tenaga honorer melihatnya sebagai satu-satunya pejabat yang berani bersuara di tengah indikasi nepotisme. Bagi mereka, ucapan Wabup adalah teriakan keadilan yang selama ini dikubur oleh sistem yang penuh intrik.

Namun di balik itu, aroma busuk semakin nyata. Seorang peserta audiensi yang dikonfirmasi awak media membenarkan adanya dugaan intervensi. “Secara aturan, memang pemkab sudah menjalankan sesuai regulasi. Tapi ada yang dipaksakan masuk. Anak Kadis lewat Dispora diusulkan, sementara yang lain tidak,” ujarnya.

Fenomena ini menyingkap borok lama birokrasi daerah, praktek titipan, nepotisme, dan diskriminasi. Ketika loyalitas dan pengabdian belasan tahun dipatahkan oleh darah dan koneksi, keadilan hanya jadi jargon kosong. Dan di titik inilah, kemarahan Hasan Basri menjadi gambaran kekecewaan publik yang menumpuk.

Kini sorotan publik tertuju pada Pemkab Pidie Jaya. Apakah mereka berani membersihkan daftar PPPK paruh waktu dari “siluman”, atau justru memilih bungkam bersama kursi empuk mereka? Wabup sudah meledak, dan publik menunggu, apakah bara ini akan menyulut perubahan, atau hanya jadi tontonan yang segera padam. (**)