LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Sudah memasuki delapan tahun anggaran dana desa di alokasi oleh pemerintah demi mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat dan membangun indonesia dari pinggiran,anggaran yang dialokasikan hampir satu milyar setiap desa dinilai belum sepenuhnya mampu mencapai kesejahteraan masayarakat, hal tersebut diduga disebabkan oleh oknum penguasa anggaran (Kepala Desa/Keuchik) yang bermental Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tidak hanya itu persoalan penggunaan anggaran dana secara tidak transparan juga menjadi penyebab menghambatnya tujuan prograam anggaran dana desa,seperti di desa matang weng,kecamatan simpang ulim,kabupaten aceh timur diduga selama menjabat kepala desa tidak transparan terhadap masayarakat dalam menggunakan anggaran dana desa begitu dengan program pembungunan desa yang sesuka hati.

"Selama menjabat sudah enam tahun kepala desa tidak pernah melakukan rapat pertanggung jawaban dengan masyarakat dan ada pembangunan fisik sesuka hatinya bahkan ada pembangunan tidak sesuai aturan" ujar masayarakat yang tidak mau disebutkan namanya (selasa 21/02-2023)

Lanjutnya indikasi kesewenang-wenangan kepala desa diduga dalam realisasi anggaran ketahanan pangan 20 persen dari anggaran dana desa keseluruhan tahun 2022, anggaran tersebut direalisasikan untuk pembangunan jalan menuju salah satu yayasan,sama sekali tidak berkaitan dengan program ketahanan pangan sebab tidak ada lahan sawah atau perkebunan masyarakat didalam yayasan hanya saja kepala desa sebagai salah satu pengurus yayasan tersebut."tegasnya

Sejauh ini masayarakat sudah membuat pebgaduan ke inspektoeat Aceh Timur dan berharap supaya adanya audit anggaran dari tahun 2016 sampai tahun 2022,selain itu masayarakat juga meminta perhatian kepada aparat penegak hukum memangil dan memeriksa kepala desa terkait penggunaan anggaran dana desa selama enam tahun"tuturnya penuh harap.  (RZ)