Liputangampongnews.id - Ketua Forum Bersama (Forbes) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Aceh, Nasir Djamil, meminta Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, segera menandatangani Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) tentang pembelian dan penetapan harga kelapa sawit. Hal tersebut demi mengatasi permainan harga sawit.

“Kita meminta supaya segera diteken. Supaya tidak terjadi lagi permainan harga, petani selalu menjadi korban,” kata Nasir Djamil, dalam keterangan tertulis, 27 September 2021.

Tim pembahasan Pergub tentang penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan indek "K" poduksi pekebun di Aceh telah finalisasikan draft, Sabtu, 28 Agustus lalu. Rancangan aturan itu juga sudah diserahkan ke Pemerintah Aceh. 

Adapun Tim pembahasan Pergub itu terdiri dari Dinas Perkebunan dan Pertanian (Distanbun) Aceh, Biro Hukum Gubernur, Asosisasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Apkasindo Perjuangan, Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan sejumlah pakar dari Universitas Syiah Kuala.

“Apabila sudah difinalkan, harus segera ditanda tangani. Jangan ditunda-tunda. Kita berharap Gebernur Aceh segera menandatangani,” kata Nasir Djamil.

Menurut Nasir Djamil, apabila Pergub tersebut telah disahkan ialah awal yang baik bagi perekonomian masyarakat, khususnya petani sawit. 

Di samping itu, kata dia, petani sawit tidak ada tameng dengan pabrik kelapa sawit. Karena didalam Pergub, sudah diatur kemitraan antara petani dan pabrik kelapa sawit. 

“Pastinya, harga sudah dibeli dengan ditetapkan pemerintah,” kata Nasir. “Petani sawit juga sudah memiliki payung hukum yang jelas dengan hadirnya Pergub itu”.

Nasir menjelaskan kehadiran Pergub juga dapat mendorong harga kelapa sawit atau Tandan Buah Segar (TBS) jauh lebih baik. “Jika saat ini harga jual di daerah Aceh berbeda dengan provinsi lain, setelah disahkan Pergub tidak menutup kemungkinan harga sawit di Aceh justru lebih tinggi dibanding daerah lain,” kata Nasir. (*)