LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Jamaluddin SH, MKn meminta masyarakat untuk bisa lebih objektif mencermati informasi pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, tidak melihat sepotong-sepotong hingga menimbulkan persepsi di luar kontenks sebenarnya.

Hal itu disampaikan Jamaluddin menanggapi semakin liarnya informasi di media sosial terkait pertemuan tersebut, seolah-olah ada persoalan antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Pertanian terkait penyakuran bantuan untuk program rehabilitasi sektor pertanian di Aceh pasca bencana.

“Perteuman di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026 itu sebenarnya agenda BRA dengan Kementerian Pertanian, isinya membahas beberapa kegiatan di BRA. Tidak ada persoalan antara Mualem dengan Menteri Pertanian. Kita malah patut berterimakasih kepada Pak Menteri Andi Amran Sulaiman yang mengucurkan berbagai bantuan untuk Aceh,” jelas Jamaluddin, Sabtu (8/8/2026) di Banda Aceh.

Jamaluddin menambahkan, bantuan untuk penanganan sektor pertanian pasca bencana itu diantaranya untuk revitalisasi sawah, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengadaan benih dan bibit, serta berbagai program bantuan lainnya.

Selain itu kata Jamaluddin dalam pertemuan itu Menteri Pertanian tidak pernah memojokkan Pemerintah Aceh. Info dan video yang beredar di media sosial itu hanya bagian kecil dari keseluruhan isi pembicaraan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut.

Jamaluddin yang juga hadir dalam pertemuan tersebut dan mengetahui pembicaraan utuh mengungkapkan bahwa tidak ada satu kalimat dari Menteri Pertanian yang menyudutkan Mualem dan Pemerintah Aceh.

“Tidak ada satu kalimat pun dari Bapak Menteri Andi Amran Sulaiman dalam pembicaraan tersebut yang menyudutkan kami. Keakrabat Pak Menteri dan Gubernur Aceh  justru akan ada keuntungan bagi Pemerintah Aceh dalam  pemenuhan hak korban bencana dan subjek reintegrasi,” jelas Jamaluddin.

Karena itu Jamaluddin berharap pengguna media sosial untuk lebih bijak mencermati sebuah informasi, tidak sepenggal-sepenggal, yang kemudian bisa memuncul framing liar seolah-olah ada persoalan antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Pertanian terkait penyaluran bantuan tersebut. (*)