LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Aceh secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penetapan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi yang diumumkan Gubernur Aceh untuk periode 28 November hingga 11 Desember 2025. Sikap tersebut disampaikan menyusul rapat pengurus Forum PRB Aceh yang digelar di Sekretariat Forum PRB Aceh, Kamis (27/11).
Forum PRB Aceh merupakan lembaga multipihak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2020 dan diperkuat melalui SK Gubernur Aceh Nomor 360/1391/2022 tentang Pengurus Forum PRB Provinsi Aceh Periode 2022–2027. Dengan landasan itu, forum memiliki mandat kuat dalam memperkuat kolaborasi antar-lembaga untuk mengurangi risiko dan menangani bencana di wilayah Aceh.
Ketua Forum PRB Aceh, Muhammad Hasan, menegaskan bahwa dukungan terhadap penetapan status darurat merupakan bentuk komitmen bersama seluruh organisasi anggota Forum PRB. Ia menilai kondisi bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi lintas sektor.
“Situasi darurat saat ini menuntut respons yang sigap dan terstruktur. Karena itu, Forum PRB Aceh menyatakan kesiapan penuh untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh dalam seluruh tahapan penanganan darurat bencana,” ujar Muhammad Hasan dalam keterangan tertulis.
Dalam pernyataan resminya, Forum PRB Aceh menyampaikan empat rekomendasi strategis. Pertama, memberikan dukungan penuh terhadap penetapan Status Tanggap Darurat oleh Gubernur Aceh. Kedua, mendorong Pemerintah Aceh segera menetapkan dan mengaktifkan struktur Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (Posko PDB) agar koordinasi lintas instansi dapat berjalan maksimal.
Ketiga, Forum PRB Aceh menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam masa darurat, baik dalam asesmen cepat, dukungan teknis, koordinasi lapangan, maupun mobilisasi relawan. Keempat, seluruh organisasi dan lembaga anggota forum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota siap dikerahkan sesuai kapasitas masing-masing untuk memperkuat operasi tanggap darurat.
Forum PRB Aceh juga mengajak semua pihak, pemerintah, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, akademisi, dan komunitas lokal untuk memperkuat kerja kolaboratif demi memastikan seluruh respons kebencanaan berfokus pada keselamatan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan mendesak warga terdampak. (**)
