LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Kebijakan mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 ribu untuk sepasang sepatu siswa di program Sekolah Rakyat memantik sorotan publik. Program yang menyasar siswa SD, SMP hingga SMA itu disebut mencakup pengadaan sekitar 40 ribu pasang sepatu. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, angka tersebut dinilai terlalu fantastis dan memunculkan pertanyaan besar mengenai skala prioritas anggaran negara.

Negara memang tidak pernah kekurangan program atas nama pendidikan dan kesejahteraan sosial. Namun, kritik muncul ketika pengadaan barang dinilai tidak sepenuhnya menyentuh akar persoalan pendidikan masyarakat miskin. Banyak kalangan mempertanyakan apakah pemerintah, khususnya Kemensos, telah melakukan kajian kebutuhan secara komprehensif sebelum memutuskan angka pengadaan tersebut. Sebab, di banyak daerah, persoalan utama siswa miskin bukan soal sepatu baru bermerek atau mahal, melainkan bagaimana mereka tetap bisa berangkat sekolah setiap hari.

Ironisnya, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang bertahan menggunakan sepatu usang selama bertahun-tahun. Bagi keluarga miskin, mengganti sepatu bukan perkara sederhana seperti datang ke toko lalu membeli sepatu baru. Banyak orang tua lebih memilih membawa sepatu anak mereka ke tukang sol untuk dijahit, ditempel, atau diganti tapaknya agar tetap layak dipakai ke sekolah.

Di sejumlah daerah pelosok Nusantara, pemandangan siswa memakai sepatu robek bahkan sandal ke sekolah masih mudah ditemukan. Kondisi itu memperlihatkan jurang sosial yang kontras dengan proyek pengadaan bernilai besar tersebut. Kritik pun mengarah pada ketimpangan perhatian pemerintah yang dianggap terlalu fokus pada siswa Sekolah Rakyat, sementara jutaan siswa miskin lain di sekolah umum menghadapi persoalan serupa tanpa sentuhan bantuan memadai.

Pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat sejatinya bukan persoalan utama yang dipermasalahkan publik. Yang menjadi sorotan adalah nilai anggaran dan potensi pemborosan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini. Pengadaan dalam jumlah besar dengan nilai tinggi juga dinilai rawan penyelewengan apabila tidak diawasi secara ketat sejak tahap perencanaan hingga distribusi.
Kebijakan itu juga dikhawatirkan memunculkan kecemburuan sosial antarsiswa. Di satu sisi terdapat kelompok siswa yang memperoleh fasilitas lengkap dari negara, sementara di sisi lain banyak siswa dari keluarga miskin di sekolah umum harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan dasar pendidikan mereka. Perbedaan perlakuan itu dinilai dapat menciptakan kesan adanya “kelas sosial” baru dalam dunia pendidikan nasional.

Pada Jumat (8/5/2026), Menteri Sosial menyambangi gedung KPK untuk melakukan audiensi terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk program Sekolah Rakyat. Kepada awak media, Gus Ipul menyebut kedatangannya ke gedung Merah Putih untuk meminta masukan dan pengawasan agar seluruh program berjalan sesuai aturan. “Sekaligus minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026. Kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi,” ujar Gus Ipul. Proyek bernilai besar memang membutuhkan pengawasan ekstra ketat agar tidak berubah menjadi polemik baru di tengah masyarakat.(**)