LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan berkumpul di Aula Cot Trieng, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Senin (13/1) untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah daerah. Acara yang dihadiri lebih dari 500 orang ini menjadi momentum penting bagi Forum Ikatan Tenaga Honorer Pidie Jaya dalam menyampaikan aspirasi mereka terkait status pekerjaan dan kesejahteraan.
Para honorer, yang mengatasnamakan kelompok tenaga R2 dan R3, menuntut perhatian serius dari Penjabat (Pj) Bupati Pidie Jaya, Sekda, Kepala BKPSDM, serta DPRK setempat. Mereka meminta pemerintah memperjuangkan pengangkatan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Selain itu, mereka menuntut agar gaji untuk seluruh tenaga honorer non-ASN yang tercatat aktif tetap dianggarkan hingga mereka mendapatkan NIP.
Salah seorang tenaga honorer mengungkapkan bahwa pokok persoalan sebenarnya berada pada tahapan pengusulan kuota oleh BKPSDM Pidie Jaya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia menilai bahwa pemerintah kabupaten terlalu pelit dalam mengusulkan kuota yang sesuai dengan jumlah tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam database BKN. Hal ini berbanding terbalik dengan kabupaten lain seperti Bener Meriah, yang mengusulkan kuota berdasarkan jumlah tenaga honorer yang ada, lengkap dengan kualifikasi pendidikan masing-masing.
Tenaga honorer tersebut menambahkan bahwa Pidie Jaya terkesan takut mengusulkan kuota yang banyak dengan alasan kemampuan keuangan daerah. "Ini alasan klasik," katanya. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mencari solusi untuk memastikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan kejelasan status dan kesejahteraan.
Forum ini juga menyoroti UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 66, yang dianggap memberi celah bagi pemerintah untuk terus merekrut tenaga honorer baru tanpa menyelesaikan masalah yang ada. Para peserta berharap regulasi ini tidak menjadi alat untuk mengabaikan hak tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Acara diakhiri dengan seruan kepada pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret demi menyelesaikan permasalahan yang telah lama menjadi momok bagi tenaga honorer di Pidie Jaya. Aspirasi ini menjadi sinyal kuat bahwa tenaga honorer tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak mereka hingga ada perubahan nyata. (**)
