OPINI - Gaya kepemimpinan sentralistik dan otoriter yang mengadopsi manajemen ureung koh ok bukan sekadar persoalan watak individu pemimpin. Ia telah menjelma menjadi patologi serius dalam tata kelola pemerintahan. Kepala daerah bertindak layaknya tukang pangkas,  satu tangan menggenggam gunting kekuasaan, tangan lain menunjuk siapa yang boleh duduk dan siapa yang harus angkat kaki. Pemerintahan direduksi menjadi ruang kerja pribadi, birokrasi dijadikan properti, dan kebijakan diperlakukan seperti potongan rambut, bisa diubah sesuka hati, tanpa dialog, tanpa evaluasi, tanpa rasa tanggung jawab publik.

Dalam logika manajemen "ureung koh ok," efisiensi dipahami secara keliru. Cepat dianggap benar, patuh dianggap loyal, dan diam dianggap profesional. Padahal Peter Drucker, bapak manajemen modern, dengan tegas mengingatkan bahwa efisiensi tanpa efektivitas adalah kesia-siaan. Pemerintahan yang hanya mengejar kepatuhan struktural tanpa kualitas keputusan justru melahirkan kebijakan miskin solusi. Yang muncul bukan pelayanan publik yang membaik, melainkan deretan keputusan instan yang rapuh dan mudah menimbulkan masalah baru.

Henry Mintzberg akademisi, Sebagai profesor di Universitas McGill, penulis, dan ahli teori manajemen Kanada,  dikenal karena studinya yang mendalam tentang perilaku manajer dan struktur organisasi juga mengkritik model kepemimpinan lama yang kaku dan terlalu terpusat. Organisasi kompleks, termasuk pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan logika komando tunggal. Namun manajemen ureung koh ok menolak kompleksitas itu. Segalanya disederhanakan menurut pemikiran mereka, kritik dipangkas, diskusi dimatikan, dan perbedaan pandangan dicap sebagai pembangkangan. Akibatnya, pemimpin kehilangan informasi penting dari bawah, sementara bawahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Organisasi tetap berjalan, tetapi tanpa kecerdasan kolektif.

Gaya kepemimpinan ini juga merusak etika kekuasaan. Max Weber menempatkan birokrasi sebagai sistem rasional-legal, bukan alat personal. Namun dalam praktik manajemen ureung koh ok, hukum dan prosedur kerap hanya menjadi hiasan. Mutasi, proyek, dan kebijakan digerakkan oleh selera pemimpin, bukan oleh kebutuhan publik. Pada titik ini, kepala daerah tidak lagi berfungsi sebagai public servant, melainkan berubah menjadi political boss yang alergi terhadap koreksi dan transparansi.

Sebaliknya, kepemimpinan solutif justru bertumpu pada distribusi kewenangan dan kualitas proses. Drucker menekankan bahwa pemimpin efektif adalah mereka yang membangun sistem, bukan memamerkan kuasa. Kepemimpinan solutif membuka ruang dialog, menghargai data, dan menjadikan kritik sebagai bahan bakar perbaikan. Keputusan diambil bukan karena “saya mau”, melainkan karena “ini yang paling masuk akal dan bermanfaat bagi publik”.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep adaptive leadership ala Ronald Heifetz pakar kepemimpinan terkemuka dunia, pendiri Center for Public Leadership di Harvard Kennedy School, dan pencetus teori "Kepemimpinan Adaptif," yang menuntut pemimpin mampu membaca persoalan struktural, bukan sekadar memotong gejala di permukaan. Berbeda dengan manajemen ureung koh ok yang sibuk memangkas orang, pemimpin solutif fokus membenahi sistem dengan memperkuat pengawasan, mendorong meritokrasi, dan memastikan kebijakan dapat diuji secara terbuka. Ia tidak takut kehilangan kendali, karena yang dijaga adalah kepercayaan publik.

Praktik manajemen seperti ini bukan sekadar teori. Sebuah studi kasus di salah satu kabupaten/kota di Aceh menunjukkan bagaimana pada level pelaksana setingkat kepala dinas, kepala badan, asisten, nyaris tidak ada yang berani mengeluarkan pernyataan publik. Bukan tanpa alasan: “matahari hanya terbit dari satu arah." Ucapan pimpinan menjadi sumber ketakutan tersendiri bagi para bawahannya.

Seorang kepala dinas, ketika diwawancarai awak media, memilih bungkam. Kalimat yang akhirnya terucap singkat dan jelas: “Semua jawaban ada pada kepala daerah.”

Kondisi manajemen seperti ini sungguh miris dan patut disayangkan. Ketika kepemimpinan tidak berjalan dalam sistem, rakyatlah yang menjadi korban, bahkan bulan-bulanan kebijakan. Pemerintahan bukan kios pangkas rambut, dan kepala daerah bukan tukang gunting. Pemerintahan adalah ruang bersama yang menuntut kebijaksanaan, bukan kecepatan semu. Pemimpin publik dituntut keberanian untuk mendengar, bukan sekadar keberanian memerintah.

Selama manajemen ureung koh ok masih dipraktikkan, yang dipangkas bukan hanya kritik, tetapi juga akal sehat dalam bernegara. Kepemimpinan publik yang sejati tidak memangkas perbedaan, ia merajutnya menjadi solusi. (TS)