LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi kebanggaan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini justru menghadapi badai kritik. Dibalik semangat memperbaiki gizi anak bangsa, muncul gelombang persoalan yang menyeret nama Badan Gizi Nasional (BGN) mulai dari dugaan keracunan makanan, hingga kebijakan internal yang dianggap merugikan banyak pihak.

Sorotan paling tajam datang dari Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN). Melalui surat resmi yang diserahkan ke Sekretariat Negara pada Jumat (3/10), Aliansi mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi total terhadap BGN dan mengganti sejumlah pejabat yang dianggap telah “menghambat” jalannya program nasional tersebut.

“Kami menemukan banyak kejanggalan di lapangan. Ribuan dapur gizi yang dibangun sesuai petunjuk teknis tiba-tiba dibatalkan statusnya. Mitra yang sudah berinvestasi malah dirugikan,” ujar Ahmad Yazdi, SH, Ketua Umum APPBGN, usai menyerahkan surat tuntutan di Jakarta. Ia menyebut kebijakan rollback yang dilakukan BGN sebagai tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan finansial besar bagi pelaku usaha lokal.

Program MBG sejatinya dirancang sebagai upaya pemerataan gizi dan pemberdayaan ekonomi daerah melalui dapur gizi. Namun, di lapangan, semangat itu seakan pupus oleh kebijakan internal yang tidak konsisten. “Kami menduga ada kebijakan yang tidak bersih, bahkan bisa disebut tidak sejalan dengan arahan Presiden,” tegas Yazdi.

Sekretaris Jenderal APPBGN, Jabbarudin Wuquf, SH, menambahkan bahwa pola verifikasi calon mitra yang dijalankan BGN juga sarat masalah. Banyak laporan dari daerah menyebut prosesnya tidak transparan dan penuh ketidakpastian. “Ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal moral dan akuntabilitas publik,” ujarnya.

Dalam suratnya, Aliansi secara tegas meminta pencopotan Kepala BGN Dadan Hindayana, Ketua Tim Pengarah Tigor Pangaribuan, serta anggota tim verifikator Ari Santoso, Rikola Fedri, dan Redy Hendra Gunawan. Tak ketinggalan, nama Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN yang juga menjabat Ketua Pelaksana Verifikator, ikut masuk dalam daftar desakan pergantian.

Menurut Jabbarudin, tuntutan itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan dukungan moral agar lembaga kembali bersih dan fokus pada amanah Presiden. “Kami tidak menolak program MBG. Justru kami ingin memastikan pelaksanaannya berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir pejabat yang bermain di balik meja,” katanya.

APPBGN juga mengusulkan langkah pemulihan, mulai dari verifikasi ulang terhadap mitra terdampak rollback, pengembalian status dapur persiapan, hingga penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan kebijakan tersebut. Mereka menegaskan, transparansi adalah satu-satunya jalan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap program unggulan pemerintah itu.

“Program Makan Bergizi Gratis adalah cita-cita besar. Tapi kalau di dalamnya masih ada benalu yang menghisap kejujuran, maka cita-cita itu hanya akan jadi gizi bagi para pejabat, bukan bagi rakyat,” tutup Yazdi. Seruan itu kini menggema ke berbagai daerah, menandai babak baru pengawasan publik terhadap salah satu program paling ambisius pemerintah. (**)