Usai Paripurna Perubahan DPRK di Hadiahi Liburan ke Medan
Liputangampongnews.id -Setelah sempat molor hampir 3 jam paripurna pembahasan perubahan APBK Aceh timur 2021 dgn TAPD selesai DPRK Aceh timur bersama rombongan berangkat ke Medan, Rabu (22/9).
Hal ini menuai kecaman keras dari aktivis sosial Darwin eng pasal nya di masa pandemi covid serta gencar nya vaksinasi covid 19 di Aceh timur DPRK malah reses/refreshing ke Medan yg sampai saat ini masih berstatus darurat ppkm covid level 4 dan 3
Itu udah ulok kali dewan rakyat di tengah kemelut Aceh timur melawan tekanan ekonomi Krn DAU yang di potong pusat serta masalah sistem yg belum selesai di tambah lagi covid 19 mereka malah refreshing ke Medan bukan memikirkan Aceh timur dan rakyat menurut saya hal tersebut sudah keterlaluan
Seperti kita ketahui DPRK periode 2019 _2024 mendapatkan hadiah khusus dari bupati Aceh timur dan instansi terkait pasalnya pokir DPRK saat ini sudah naik di bandingkan DPRK 2 periode sebelumnya daril kisaran rata2 350 juta/tahun menjadil sekitar 700 juta/tahun untuk setiap anggota beda lagi ketua serta fungsi lainnya sesuai komisi masing2l
DPRK itu kan sudah di kasih bonus sama bupati sebagai mitra DPRK dgn menambah jumlah pokir apa itu belum cukup untuk bonus duduk diam dan tidak bekerja saya rasa lebih dari cukup untuk DPRK periode ini yg sampai saat ini tidak menjalankan fungsi sebagai legislatif janganlah minta bonus lagi liburan berkedok rises kasian uang Aceh timur di porotin terus,
Dalam hal ini Darwin eng meminta partai politik turun tangan untuk membina kader nya di kursi kasta tertinggi dari rakyat tersebut sebelum l rakyat tidak mengikuti sistem demokrasi (golput) atau menandai kader mereka di pemilihan mendatang
Partai politik saya rasa sudah saatnya membina kader mereka di DPRK karena ini akan berdampak pada kepercayaan publik kedepannya kalau memang GK benar pecat atau Paw ganti dengan kader yg layak yg bekerja untuk rakyat jgn tinggal diam lah profesional dlm berdemokrasi
Disisi lain Darwin juga menuding DPRK sudah bekerja sama dgn pemerintah daerah (bupati) sebagai penguasa anggaran (PA) apbk Aceh Timur untuk membuat DPRK tidak bekerja sesuai fungsinya
Hal ini bukan tidak berdasar semua rakyat juga tau banyak terjadi ketimpangan pengelolaan keuangan di Aceh timur tapi sampai saat ini tidak ada Masalah adem2 aja seperti kata l bupati padahal banyak masalah yg tidak selesai seperti sewa alat yg tidak di setorkan ke kas daerah oleh oknum kadis dan bahkan ada alat yg di pinjamkan ke oknum DPRK sampai saat ini alat berat tersebut rusak di hutan dan banyak lagi masalah lain tutupnya. (Raja)