LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya menggelar evaluasi kinerja dan uji kompetensi (Ukom) bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b di lingkungan pemerintah setempat.

Kegiatan berlangsung di Aula Cot Trieng, lantai III Kantor Bupati Pidie Jaya, Selasa–Rabu (10–11 Maret 2026) itu diikuti 22 dari 23 pejabat yang masih aktif menjabat. Kecuali Inspektur Pidie Jaya, Jamian, M.Pd. yang tidak ikut Ukom.

Sejumlah pejabat sejak pagi Senin (10/3) harus berhadapan langsung dengan tim panelis untuk memaparkan kinerja serta program kerja yang telah dijalankan.

Suasana ruang tunggu dipenuhi ketegangan. Meski hampir semua peserta telah berpengalaman mengikuti uji kompetensi sebelumnya, rasa gugup tetap terlihat sebelum mereka memasuki ruang penilaian.

Sebagian peserta bahkan terlihat kembali menelaah bahan presentasi sebelum dipanggil panelis.

Salah satu peserta, Fajri (Kepala DPMPTSP Pidie Jaya) misalnya, memilih datang lebih awal guna mempersiapkan pemaparan program kerja yang akan dipertahankan di hadapan tim penguji.

Uji kompetensi hari pertama diawali oleh Asisten I Setdakab Pidie Jaya, Said Abdullah, yang turut menjalani evaluasi kinerja setelah lebih dari setahun pemerintahan baru berjalan.

Selain Asisten I sejumlah pejabat lain yang mengikuti ujian hari pertama yakni Eddy Azwar (Dinkes KB), T. Samsul Bakri (Staf Ahli), Manfarijah (Perpustakaan), Hasbi (DPMG), T. Muslem (BPKK), Muhammad Nur (BPBD), Rusli (Disporapar), Saifuddin (Diskominfo), Muhammad Diah (Disdukcapil), dan Fajri (DPMPTSP).

Sementara pada hari kedua, Rabu (11/3) dijadwalkan Saiful (Asisten III), Orizal Safitri (DPU), Dahlan (Disperindagkop), Muzzakir (Distanpang), dr. Fajriman (RSUD), Yandi Yusnandar (DKP), T. Muhalil (Bappeda), Rizal Fikar (Dishub), Islamuddin (Disnak), Syukri Itam (Disbunnak), dan Helmi (BKPSDM).

Penilaian dilakukan oleh tim asesor dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, presentasi, hingga wawancara mendalam.
Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi. MA, S.Sos., ME, mengatakan evaluasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN).

“Evaluasi ini untuk memastikan pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi memiliki kompetensi, integritas, dan kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujar Sibral.

Menurutnya, proses tersebut juga menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan profesional.

Ketua Panitia Evaluasi Jabatan dan Uji Kompetensi yang juga Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, SKPK., MPH menegaskan bahwa hasil penilaian akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan jabatan, termasuk rotasi dan pengembangan karier pejabat.

“Ini bukan sekadar formalitas. Hasil evaluasi akan menjadi dasar menempatkan pejabat yang tepat pada posisi yang tepat agar roda pemerintahan berjalan optimal,” kata Munawar.

Selain posisi Sekda, terdapat 35 posisi pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Pidie Jaya. Namun, 12 jabatan di antaranya telah kosong, diantaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan.

Selanjutnya Sekretaris DPRK, Kepala Disdikbud, Kepala Bakesbangpol, Kepala BPBD, Kepala Dinsos P3A, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, serta Kepala Satpol PP dan WH.

Selain itu, pada tahun 2026 diperkirakan akan terjadi kekosongan tambahan pada tiga jabatan kepala SKPK karena memasuki masa purna tugas, yakni Disperindagkop, Dinas Pertanahan, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. (*)