LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Tgk. Juli Andika melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Menurutnya, di tengah masyarakat yang masih berjuang memulihkan diri akibat banjir, yang justru terlihat di ruang publik adalah Bupati dan Wakil Bupati saling membenarkan diri serta saling menyalahkan satu sama lain melalui pemberitaan di media. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya fokus pemerintah dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

"Rakyat tidak membutuhkan tontonan para pemimpin yang sibuk membela diri. Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah tindakan nyata. Berhentilah saling menyalahkan dan saling membenarkan, lalu fokuslah menyelesaikan penderitaan masyarakat yang hingga kini belum sepenuhnya pulih," tegas Tgk. Juli Andika.

Ia menilai, perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada percepatan pemulihan pascabanjir, bukan disibukkan dengan polemik internal yang justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Selain itu, Tgk. Juli Andika juga mengkritik lambannya penanganan lumpur pascabanjir di Pidie Jaya. Menurutnya, jika dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang yang mengalami banjir lebih luas dan lebih parah, proses pembersihan di kedua daerah tersebut telah selesai sejak beberapa bulan lalu. Sementara di Pidie Jaya, pembersihan lumpur baru dilakukan di satu desa sebagaimana yang terlihat dari pemberitaan yang tayang hari ini, seolah-olah seluruh wilayah terdampak telah selesai ditangani.

"Faktanya, masih banyak masyarakat di desa-desa lain yang harus membersihkan rumah mereka sendiri. Mereka terpaksa mengeluarkan uang pribadi untuk membayar orang membersihkan lumpur karena bantuan yang diharapkan belum juga datang. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan ini," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan tidak bisa diukur hanya dari pembersihan di satu desa, sementara masih banyak desa lain yang hingga kini belum merasakan penanganan yang sama.

Di akhir pernyataannya, Tgk. Juli Andika menyoroti penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup). Menurutnya, Pidie Jaya disebut sebagai salah satu daerah yang paling cepat mengirimkan data calon penerima ke pemerintah pusat. Namun hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang benar-benar terdampak banjir dan berhak menerima manfaat mengaku belum mendapatkan apa pun.

"Ini menjadi ironi. Daerah disebut paling cepat mengirimkan data, tetapi masyarakat yang berhak menerima manfaat justru masih menunggu tanpa kepastian. Kami juga menerima banyak keluhan bahwa ada warga yang merasa tidak terdampak banjir memperoleh Jadup, sementara korban yang rumahnya terendam dan dipenuhi lumpur justru belum menerima bantuan. Pemerintah harus segera mengevaluasi penyaluran bantuan agar benar-benar tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh korban banjir," pungkas Tgk. Juli Andika. (**)