SMUR : Pembangunan dan Rehabilitasi Instansi Vertikal Merupakan Bentuk Pengkhianatan Bagi Dhuafa
Liputangampongnews.id - Beberapa waktu lalu masyarakat Aceh di hidangkan berupa publikasi pencapaian Pemerintah Aceh selama 4 tahun pasca Nova Iriansyah menjabat sebagai gubernur, salah satunya yang menjadi sorotan adalah capaian pembangunan rumah layak huni dhuafa yang hanya berjumlah 8.828 unit dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
Terkait hal tersebut, Komite Pimpinan Wilayah Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KPW-SMUR) Lhokseumawe – Aceh Utara, Nanda Rizki selaku ketua mengatakan bahwa "Hal ini bertolak belakang dengan janji Nova Iriansyah seperti yang tertuang dalam RPJMA, saat Nova menjabat sebagai Gubernur ia berjanji untuk meningkatkan penambahan pembangunan rumah dhuafa sebanyak 6 ribu unit per tahunnya yang dimulai pada tahun 2018, jika kita hitung seharusnya sudah ada 15.172 unit rumah dhuafa yang sudah rampung sampai hari ini," terang Ketua SMUR Nanda Rizki dalam siaran pers nya kepada media ini, Senin (09/08/2021).
"Lalu dalam beberapa pekan terakhir
Masyarakat Aceh kembali di kejutkan dengan adanya pemberian dana hibah sebanyak 81 Milyar lebih kepada instansi vertikal untuk pembangunan dan rehabilitasi seperti pembangunan aula Kodam Iskandar Muda, rehabilitas gedung serbaguna Polda Aceh, rehabilitas rumah Pangdam Iskandar Muda, pembangunan Bunker, dan penyelesaian Gedung Brimob Polda Aceh, dan lanjutan Pembangunan Gedung Teknik Universitas Malikussaleh, dan masih ada 15 pembangunan dan rehabilitasi lagi yang memang bila kita telisik bukanlah satu kebutuhan yang paling dibutuhkan masyarakat Aceh hari ini," tegasnya panjang lebar.
Jika dana hibah 81 Milyar tersebut di pakai secara konsisten untuk pembangunan Rumah dhuafa maka akan ada 1.012 unit rumah layak huni yang bisa di bangun.
"Hal tersebut, seharusnya menjadi prioritas dan perhatian lebih oleh Pemerintah Aceh mengingat Pembangunan rumah layak huni bagi dhuafa adalah salah satu janji kampanye Irwandi - Nova, ini adalah hutang yang sampai hari ini belum di lunaskan
Jika Pemerintah Aceh selalu menggalakkan kesejahteraan maka kita patut bertanya, kesejahteraan siapa yang mereka prioritaskan di tengah krisis Ekonomi yang menghantam Aceh dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini," tambah Nanda sekaligus menutup keterangannya. (Murhaban)