LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Efektivitas kinerja Kepolisian Sektor (Polsek) dan Kepolisian Resor (Polres) di seluruh wilayah Aceh kini berada di bawah sorotan tajam publik.

Lemahnya pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) ilegal diduga kuat menjadi "napas" utama bagi keberlangsungan aktivitas tambang emas ilegal, galian C tak berizin, hingga perambahan hutan yang kian masif di Bumi Serambi Mekkah.

Kepala Perwakilan Mitrapol Aceh, Teuku Indra Yoesdiansyah, menegaskan bahwa mustahil aktivitas perusakan alam berskala besar tersebut dapat beroperasi tanpa sokongan suplai minyak yang stabil. Menurutnya, keberadaan mafia minyak yang leluasa bergerak tanpa hambatan merupakan indikator nyata atas tumpulnya fungsi pencegahan dan pemberantasan yang seharusnya dijalankan oleh jajaran kepolisian di tingkat sektor maupun resor.
"Rantai pasokan minyak ilegal ini adalah jantung dari segala kerusakan lingkungan di Aceh. Jika Polsek dan Polres menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam mengantisipasi peredaran minyak ilegal, maka mesin-mesin di lokasi tambang emas dan alat berat di area perambahan hutan otomatis akan lumpuh," ujar Teuku Indra dengan nada tegas.

Dampak dari pembiaran ini bukan sekadar angka di atas kertas. Kerusakan ekologi akibat perambahan hutan secara "gila-gilaan" disebut menjadi pemicu utama bencana banjir yang terus berulang melanda berbagai daerah di Aceh. Teuku Indra menilai, bencana alam ini adalah konsekuensi logis dari hilangnya fungsi hutan akibat aktivitas ilegal yang terkesan dipandang "sebelah mata" oleh aparat penegak hukum.

Investigasi tim Mitrapol di 23 kabupaten/kota di Aceh mengungkap data mengejutkan mengenai keberadaan bunker-bunker rahasia yang digunakan para mafia untuk menimbun minyak ilegal, khususnya di wilayah Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie,Aceh Timur,Langsa, sehingga temuan ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat, jika masyarakat dan para jurnalis mampu mendeteksi keberadaan bunker tersebut, mengapa aparat penegak hukum yang dibekali instrumen intelijen lengkap seolah tidak tahu-menahu?

Persoalan ini juga telah
menyentuh kerugian negara yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah setiap bulannya. Teuku Indra mengingatkan bahwa pemberantasan praktik ilegal ini merupakan atensi langsung dari Bapak
Presiden Prabowo Subianto. Kebocoran kekayaan negara yang terus terjadi akibat ulah para mafia dianggap sebagai hambatan nyata bagi visi "Indonesia Emas" yang sedang diperjuangkan pemerintah pusat.

Sebagai solusi konkret, Mitrapol mendesak aparat penegak hukum untuk fokus memutus mata rantai suplai BBM daripada sekadar melakukan penertiban di lokasi yang berisiko tinggi. Strategi ini dinilai jauh lebih efisien secara biaya, minim risiko konflik fisik, namun memberikan dampak instan karena seluruh alat berat di lokasi ilegal dipastikan berhenti beroperasi tanpa pasokan bahan bakar ilegal tersebut.
Indra juga memberikan peringatan keras terhadap kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat yang menjadi "backing" di balik layar. Ia mendesak Propam Polri dan POM TNI untuk memperketat pengawasan di lapangan. Jika ditemukan penyimpangan, koordinasi antar-instansi harus dilakukan tanpa kompromi demi menjaga marwah institusi negara dari pengaruh para mafia.
Padahal, secara struktural, fungsi penegakan hukum di Aceh sangatlah lengkap dan kuat, mulai dari Polsek hingga Polda, serta Koramil, Kodim hingga Kodam, ditambah keberadaan BIN dan BAIS serta LAKSUS. Dengan kekuatan Aparat Penegak Hukum dan intelijennya yang sedemikian rupa, seharusnya tidak ada ruang bagi para mafia minyak untuk bergerak bebas menyuplai aktivitas tambang ilegal yang jelas- jelas telah merusak lingkungan dan merugikan negara, tidak kah cukup hati nurani kita semua melihat bencana alam baru-baru ini yang telah merengut banyak korban jiwa dan menghancurkan fasilitas umum di Aceh!?

Menutup keterangannya, Teuku Indra menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap aparat negara sedang berada di titik uji. Sebagai mitra strategis TNI-Polri, media Mitrapol menyatakan kesiapannya untuk berbagi data informasi lapangan guna memberantas mafia tambang dan minyak. "Aparat kita harus kuat dan berjiwa Merah Putih; jangan sampai kalah oleh kekuatan mafia minyak dan tambang ilegal, seharusnya amanah undang-undang dan atensi Bapak Presiden menjadi acuan utama ketegasan para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan masyarakat saat ini sedang menilai integritas para abdi negara yang bertugas di Aceh dan media Mitrapol akan terus menjadi benteng informasi negara ," pungkasnya. (**)