OPINI -Hampir dua tahun Indonesia mengalami krisis Kesehatan akibat dari pandemi COVID-19. 2 Maret 2021  kasus pertama corona COVID-19 diumumkan di Indonesia atau sekitar 4 bulan setelah ditemukannya kasus pertama di Cina. tentu ini menjadi sejarah baru bagi Bangsa Indonesia dimana kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan di tengah krisis global pada saat ini. Pandemi ini tidak hanya bermuara di dunia Kesehatan saja, namun hampir diseluruh sektor kehidupan dalam berbangsa dan bernegara mengalami degredasi terutama di sektor perekonomian baik secara makro maupun mikro. Selama 2 tahun lebih kurang kita dihadapkan dengan berbagai macam krisis, tentu pada akahir tahun 2021 ini menjadi penting bagi kita terutama pemerintah sebagai regulator dalam upaya menjamin kehidupan rakyat Indonesia untuk segera bangkit dan optimis dalam melawan virus corona. Upaya pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19 antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berupaya menciptakan berbagai macam strategi dan formulasi yang tepat dalam mendorong perbaikan dari berbagai macam aspek. Optimisme Indonesia dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi juga masih terus dijalankan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah dengan berbagai macam kebijakan agar kondisi dan situasi bisa pulih sebagaimana mestinya. 

Selain itu transisi kepemimpinan saat pergantian kepala negara tentu sangat mempengaruhi kebijakan AS dalam pemulihan ekonomi nasional. Setelah Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris resmi dilantik, Pemerintah AS gencar melakukan massive rapid test, dengan melibatkan lab kesehatan pemerintah swasta, drive through service, dan masyarakat yang melakukan tes bisa langsung mendapatkan hasil tes dalam 15 menit, dan test tersebut sudah dilakukan lebih dari 100 ribu tes covid-19 per hari. Beberapa kegiatan masih diperbolehkan seperti belanja kebutuhan pangan. Namun, untuk tempat-tempat umum seperti taman kota di AS ditutup. 

Kebijakan Indonesia

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditengah pandemic Covid 19 Jakarta, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 hingga 20 Agustus 2021 mencapai Rp326,74 triliun atau 43% dari pagu Rp744,77 triliun. Perkembangan signifikan terlihat pada klaster kesehatan dan perlindungan sosial. Realisasi bidang kesehatan tercatat sebesar Rp77,18 triliun atau 35.9% dari pagu sebesar Rp214,96 triliun. Sementara itu, perlindungan sosial mencatatkan realisasi sebesar Rp99,33 triliun atau 53,2% dari pagu Rp186,64 triliun. Dukungan UMKM dan korporasi terealisasi sebesar 29%, program prioritas 42,6%, dan insentif usaha sebesar 82,7%. Perlindungan sosial di tingkatkan, dukungan UMKM masih di teruskan dan bahkan ditingkatkan dari sisi kredit usaha rakyat. Kebijakan perlindungan sosial untuk membantu masyarakat khususnya pada kondisi miskin dan rentan terus diperluas. Beberapa diantaranya adalah kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga pada bulan Juli dan Agustus dibayarkan dua kali, diskon listrik untuk 32,6 juta rumah tangga dan subsidi kuota internet untuk 36,1 juta penerima diperpanjang hingga Desember 2021 (www.kemenkeu.go.id 2021)

Strategi pemerintah dalam mencegah pandemi covid-19 adalah dengan menerapkan social distancing atau physical distancing dan mulai diterapkan pemerintah pusat pada tanggal 15 Maret 2020. 

Semua ini dilakukan dalam rangka memutus mata rantai dari penyebaran virus SARS-COV-2 penyebab covid-19. Namun kenyataannya, jumlah kasus atau jumlah kematian yang terdampak dari virus covid-19 semakin hari semakin meningkat. Tingginya kasus penyebaran Covid-19 di Indonesia mempengaruhi banyak sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam lingkup pertahanan, strategi sebagai penjabaran doktrin secara umum merupakan sebuah proses penentuan rencana oleh para pemimpin tertiggi yang difokuskan pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai Strategi dikenal dalam dunia pertahanan sebagai suatu penjabaran dari sebuah doktrin umum yang biasanya dilakukan oleh pemimpin tertinggi dengan menentukan rencana dan tata pelaksana untuk mencapai tujuan jangka panjang. 

Kemudian pemerintah juga melakukan upaya dalam merancang strategi pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. Dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin.

 Sementara itu, pada tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara siginifkan dengan terus menggenjot dukungan bagi perkembangan UMKM yang ada, bahkan hampir disetiap lembaga kementerian melakukan refocusing anggaran dalam bentuk peningkatan UMKM diseluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergy antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. 

Hal tersebut kemudian diperkuat dengan keterangan Menteri Keuangan menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar Rp14.350 per dolar Amerika, suku bunga surat berharga negara 10 tahun di 6,8 persen, harga minyak 63 dollar per barrel, lifting minyak 703.000 barrel per hari, dan lifting gas 1.000.036 barrel per hari. Untuk sasaran-sasaran yang akan dicapai tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran tahun depan diharapkan akan menurun pada level 5,5 hingga 6,3 persen.  Berdasarkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini kedepannya diharapkan akan bisa turun di bawah 9 persen lagi, yaitu antara 8,5 hingga 9 persen. Gini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46. Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100 yaitu 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 tinggal 106. Untuk tahun depan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar Rp1.846,1 triliun, terdiri atas perpajakan Rp1.510 triliun, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun. Belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944,5 triliun dan TKDD Rp769,6 triliun. Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun.

Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat Joe Biden meluncurkan strategi nasionalnya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Sehari setelah dilantik, ia menandatangani 10 perintah eksekutif yang berfokus pada penanganan pandemi. "Strategi nasional kami komprehensif, itu berdasarkan sains, bukan politik. Ini didasarkan pada kebenaran, bukan penyangkalan, Pemerintah Amerika dalam menangani kasus covid 19 lebih mengedepankan pendapat para ilmuwan yaitu sains dan Kesehatan bukan konsekuensi politik.

Kebijakan Amerika Serikat untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomin pasca Covid-19 Presiden Joe Biden Menyusun paket bantuan sebesar US$ 1,9 triliun (Rp.2.600). Paket senilai US$ 1,9 triliun termasuk US$ 20 miliar (Rp 280 triliun) untuk program vaksinasi nasional, pemeriksaan stimulus US$ 1.400 (Rp 19 juta) dan menaikkan upah minimum menjadi US$ 15 per jam (Rp 210 ribu). Joe Biden juga memberikan 100 juta dosis vaksin selama 100 hari pertama pemerintahannya. Biden mengatakan bahwa rencana bantuan Covid-19 akan membantu "merangsang ekonomi". Di mana akan ada bantuan cek stimulus senilai US$ 1.400, untuk hibah ke bisnis kecil dan miliaran dolar agar sekolah dibuka kembali. Biden juga mengatakan dia akan mengusulkan rencana pajak baru yang mencakup menaikkan pajak penghasilan badan menjadi 28%. Saat ini, tarif pajak perusahaan adalah 21%, yang ditetapkan berdasarkan rencana pajak Trump 2017. Di bawah rencana pajaknya, Biden mengatakan tidak seorang pun yang berpenghasilan kurang dari $ 400.000 akan melihat kenaikan pajak mereka, tetapi pajak gaji Jaminan Sosial sebesar 12,4% akan dikenakan pada mereka yang berpenghasilan $ 400.000 (Rp 5,2 miliar) atau lebih (www.cnbcindonesia 2021. Sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mencatat data nonfarm payrolls AS meningkat 235.000 bulan lalu setelah direvisi naik 1,05 juta pada bulan Juli. 

Sementara itu, tingkat pengangguran turun menjadi 5,2 persen. Kenaikan ini jauh di bawah median proyeksi analis dalam survei Bloomberg yang memperkirakan kenaikan 733.000 di bulan Agustus. Imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 10 tahun membalikkan penurunan, sedangkan indeks berfluktuasi menyusul rilis data ini. Perlambatan dalam perekrutan kemungkinan mencerminkan kekhawatiran yang berkembang mengenai varian delta Covid-19 yang menyebar dengan cepat dan kesulitan mengisi posisi yang kosong. Pada Agustus, Departemen Tenaga Kerja mencatat 5,6 juta orang melaporkan mereka tidak dapat bekerja karena pandemi, naik dari 5,2 juta sebulan sebelumnya. Menambah tekanan terhadap Biden, Senator West Virginia Joe Manchin dari partai Demokrat menuntut agak agenda ekonomi presiden ditunda.

Tuntutan ini mengancam paket pajak dan pengeluaran sosial senilai US$3,5 triliun yang direncanakan para pemimpin partainya yang akan diajukan ke Kongres musim gugur ini (ekonomi.bisnis.com). kebijakan ekonomi Amerika Serikat juga sedang mengalami degredasi di akibatkan oleh penyebaran virus yang semakin massif dan juga pemerintah kewalahan dalam mengatasi varian delta yang terus bermunculan setiap harinya.

Husnul Jamil : Penulis Adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia