LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Aroma kopi di warung-warung Meureudu mendadak berubah tegang. Bukan karena harga kopi naik, tapi karena kehadiran aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pidie Jaya yang kembali menggelar razia. Targetnya jelas, aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan “ngopi santai” saat jam dinas, Selasa (21/4/2026).

Operasi ini bukan sekadar formalitas. Di bawah komando Kasatpol PP Pidie Jaya, Hazaini, SE, Ak, penertiban dilakukan tanpa kompromi. Sejumlah pegawai yang asyik duduk di warung kopi kawasan Meureudu langsung disergap. Tak ada ruang untuk berdalih, mereka yang terjaring langsung didata dan diberi pembinaan di tempat.

Hazaini menegaskan, langkah ini bukan untuk melarang budaya ngopi yang sudah melekat di Aceh. Namun, ia mengingatkan bahwa ada garis tegas antara waktu santai dan kewajiban sebagai abdi negara. “Kami tidak melarang menikmati kopi, tapi saat jam dinas, aturan harus dipatuhi,” tegasnya.

Razia ini disebut sebagai bagian dari instruksi langsung Bupati Pidie Jaya untuk memperketat disiplin ASN. Pesannya sederhana tapi tegas, waktu kerja bukan untuk bersantai. ASN yang terjaring hanya diberi teguran lisan kali ini, namun diingatkan untuk segera kembali ke kantor dan tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Meski demikian, penertiban ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Saiful, salah seorang warga Pidie Jaya, mengapresiasi langkah tegas Satpol PP. Namun, ia menilai persoalan ini tidak sesederhana ASN malas kerja. “Kalau di kantor tidak ada pekerjaan, mau ngapain mereka duduk di sana?” ujarnya.

Menurut dia, realitas di lapangan sering kali berbeda dari asumsi ditingkat atas. Ada bidang-bidang di instansi pemerintah yang nyaris tanpa kegiatan karena minim anggaran. Akibatnya, setelah absen pagi, sebagian ASN memilih keluar dan kembali menjelang sore hanya untuk memastikan tunjangan kinerja mereka tetap aman.

Saiful menyebut adanya ketimpangan antar bidang dalam satu instansi, ada yang “basah” dengan program dan anggaran, ada pula yang “kering” tanpa aktivitas berarti. Kondisi ini, menurutnya, menjadi akar masalah yang jarang disentuh ketika razia digelar.

Dia mengingatkan, penegakan disiplin tidak boleh berhenti pada tindakan di lapangan semata. Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan anggaran secara menyeluruh.

“Jangan hanya menuntut yang di bawah, tapi yang di atas asal ambil kebijakan. Kalau sistemnya tidak beres, razia seperti ini hanya jadi tontonan berulang,” pungkasnya. (**)