LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Sosial mempercepat pemulihan pascabencana Hidrometeorologi melalui Sosialisasi Verifikasi dan Validasi (Verval) calon penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan stimulus ekonomi bagi warga terdampak.

Kegiatan yang berlangsung secara estafet dengan dua golombang, selama seharian di Aula Cot Trieng I Kantor Bupati setempat, Rabu (7/5/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Pidie Jaya H Sibral Malasyi. MA, S.Sos., ME.

Acara turut dihadiri unsur Forkopimda, Asisten I drh. Muzakkir, Plt Kadis Sosial P3A Azharyadi, perwakilan Plt. Kalak BPBD, personil TNI-Polri, tim teknis serta para camat.Verval tahap II ini dilakukan menyusul usulan Pemkab Pidie Jaya kepada Menteri Sosial RI terkait penambahan data warga yang belum menerima bantuan pada tahap pertama.

Dari pendataan awal, tercatat 18.776 KK tersebar di ratusan desa/ gampong dalam delapan kecamatan menjadi sasaran bantuan.

Bupati Sibral menegaskan proses verifikasi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan langsung langsung ke lokasi guna memastikan kondisi riil masyarakat terdampak, agar bantuan tepat sasaran.

“Jangan sampai ada warga layak yang terlewat ataupun data dimanipulasi. Jangan ada penumpang gelap di tengah proses verval ini,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan verval, Pemkab Pidie Jaya menetapkan target minimal 30 rumah diverifikasi setiap hari dengan batas waktu maksimal enam hari kerja. 

Namun, proses tersebut diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat apabila memungkinkan. “Jika memang bisa dikerjakan dalam tiga hari, kenapa tidak,” ujar Bupati.

Sementara itu, Plt. Kadia Soaial P3A, Azhariyadi menyebut verifikasi ketat menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga kepercayaan publik dan memastikan bantuan benar-benar berdampak bagi pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Katanya lagi, selain sosialisasi verval, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penjelasan tata cara pendataan dan pengisian dokumen administrasi, di antaranya instrumen biodata korban bencana banjir, Surat Tanggung Jawab Mutlak (STPJM), pakta integritas, serta surat pernyataan kerusakan.Dalam mendukung kelancaran proses verifikasi dan menjaga transparansi, Pemkab Pidie Jaya melibatkan ratusan personil dalam tim gabungan yang terdiri dari personel Polri, personel TNI, unsur kecamatan, dan unsur kabupaten (teknis) serta diketahui oleh pihak gampong." Pungkas Ari Khan. (*)