LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Yayasan PASKA Aceh resmi menyurati dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk percepatan identifikasi dan pemulihan sawah warga yang tertimbun sedimentasi lumpur pascabencana.

Langkah ini menjadi gebrakan awal dalam memulihkan mata pencaharian masyarakat, terutama sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Koordinasi yang digelar di Gampong Babah Krueng Kecamatan Bandar Dua, Senin (16/2/2026) itu, turut dihadiri unsur dinas terkait, perangkat gampong, meujruen blang, serta para petani. Mereka sepakat mengedepankan semangat gotong royong untuk mengembalikan fungsi lahan pertanian yang rusak.Kolaborasi Lintas Daerah
Direktur PASKA Aceh, Farida Haryani, menegaskan pihaknya tetap bergerak meski belum ada dukungan pendanaan dari donor.

“Selama ini kami bergerak dengan tulus hati bahkan sebelum adanya bantuan. Yang terpenting sekarang adalah aksi nyata untuk masyarakat,” ujarnya di hadapan petani.

PASKA Aceh juga memperkuat koordinasi lintas daerah melalui pertemuan daring bersama Ikatan Petani Indonesia (IPI) yang digagas Food Heroes, Nissa, pimpinan Pesantren At-Thorriq, Jawa Barat.

Pada pertemuan itu membahas langkah konkret menjadikan pemulihan lahan terdampak banjir sebagai baseline program penyelamatan ekonomi petani. Nissa disebut aktif membangun komunikasi hingga ke kementerian terkait guna membuka peluang dukungan pusat.

Mendesak Alat Berat
Keuchik Gampong Babah Krueng, Ismail menekankan pentingnya persatuan warga dan mengingatkan agar masyarakat tidak terpengaruh isu politik maupun praktik politik uang.

“Sekarang yang paling dibutuhkan adalah alat berat ekskavator dan alat pendukung lainnya. Alat itu sebenarnya ada di beberapa dinas, tapi belum bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Farida menyebut, sekitar 70 persen masyarakat Pidie Jaya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Di Gampong  Babah Krueng saja, sekitar 29 hektare sawah tertimbun lumpur dengan volume sedimentasi mencapai puluhan ribu meter kubik.

Untuk normalisasi lahan tersebut, diperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp11 miliar. Dana itu diharapkan bersumber dari pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator dan pengelolaan di tingkat provinsi.

PASKA Aceh berharap persoalan ini mendapat perhatian luas, termasuk dukungan publik dan media, agar pemulihan sawah bisa segera dilakukan.

“Kalau sawah kembali difungsikan, masyarakat bisa kembali punya penghasilan. Itu yang paling utama,” pungkas Farida. (**)