LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pidie Melalui Musyawarah Perempuan Nasional Untuk Perencanaan Nasional (PN-PP) 2023 lahirkan hak suara bagi perempuan.

Kegiatan ini diikuti
sejumlah Dinas di lingkungan Pemkab Pidie dengan mengirimkan Staf guna mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor DP3AKB Pidie, Senin (17/04/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari mulai 17 sampai 18 April 2023 dan diikuti secara hybrid oleh sekitar 3000 peserta yang datang dari 38 provinsi, 136 kabupaten dan 664 desa/kelurahan/nagari. Di masing-masing wilayah ini komunitas perempuan dan kelompok marginal melakukan secara offline dan terhubung secara online dengan semua peserta di titik pusat kegiatan di Hotel Luwansa, Jakarta Selatan.

Kepala DP3AKB Pidie, Nurhanisah, S.IP., M.M.,  mengatakan, merujuk pada Surat Edaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bahwa acara ini untuk mendorong proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkesetaraan gender, untuk memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal.

“Diharapkan kegiatan ini dapat menjaring suara- suara perempuan, dan sekaligus menjadi salah satu forum untuk memberikan masukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rancangan Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," sebutnya.

Adapun kegiatan ini membahas beberapa point, diantaranya tentang Kemiskinan Perempuan (Isu Perlindungan Sosial), Kerja Layak untuk Perempuan Pekerja (Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Migran, Pekerja dengan Disabilitas) serta Masalah Perdagangan Orang. Penghapusan Perkawinan Anak, masalah Ekonomi Perempuan. 

Kenudian tentang Kepemimpinan Perempuan (Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan), Kesehatan Perempuan (Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Remaja dan Perempuan),  Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam), Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan terakhir adalah tentang Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Sebagai informasi, Musyawarah (PN-PP) 2023 ini merupakan upaya konkrit yang digagas oleh 8 organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI yang selama ini bekerja untuk keadilan dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal.

Organisasi-organisasi itu adalah KAPAL Perempuan, Migrant CARE, BaKTI, Aisyiyah, PEKKA, Kemitraan, SIGAB dan PKBI. Upaya ini juga bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. (AS)