LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Ketidakharmonisan yang terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya menuai sorotan dari berbagai kalangan, khususnya aktivis mahasiswa daerah. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi dan sinergi dalam tubuh pemerintahan daerah.

Sorotan ini menguat setelah beredarnya surat resmi Wakil Bupati Pidie Jaya tertanggal 27 Maret 2026 dengan Nomor: 100/194, terkait belum adanya pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan dari Bupati meski masa kepemimpinan telah berjalan lebih dari satu tahun.

Muhammad Rizha, aktivis mahasiswa Pidie Jaya, menilai isi surat tersebut sebagai sinyal kuat adanya persoalan serius dalam pembagian peran di internal pemerintahan daerah.

“Jika pelimpahan kewenangan saja belum dilakukan selama ini, maka ini bukan lagi hal biasa. Ini sudah aneh dan patut dipertanyakan secara terbuka,” ujar Rizha.

Ia juga menilai kondisi ini sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam hubungan pemerintahan.

“Ini baru pertama kali kita melihat persoalan antara Bupati dan Wakil Bupati sampai ke tahap saling bersurat secara terbuka. Bukankah mereka berada dalam satu kepemimpinan dan satu atap pemerintahan?” tegasnya.

Rizha menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan merupakan kunci agar roda pemerintahan berjalan efektif. Tanpa itu, peran Wakil Bupati berpotensi menjadi tidak maksimal dan hanya bersifat simbolik.

“Lalu selama ini Wakil Bupati bekerja dalam kapasitas apa? Sementara setiap jabatan dibiayai oleh uang negara dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” lanjutnya.

Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

“Ini bukan soal personal, tapi soal tanggung jawab publik. Ketika kewenangan tidak jelas, maka yang terdampak adalah pelayanan dan masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rizha mendesak agar persoalan ini segera diselesaikan secara terbuka dan konkret. Ia juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk turun tangan melakukan evaluasi terhadap kondisi tersebut.

“Jangan sampai jabatan berjalan tanpa fungsi. Pidie Jaya butuh kepemimpinan yang bekerja bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tutupnya. (**)