LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd., mengatakan sejak dulu, kekuasaan politik telah menjadi panggung dimana tokoh-tokoh terpilih menari dengan langkah-langkah keputusan yang mengukir sejarah. 

Pesta demokrasi, kendati terasa indah dalam kebebasannya, sering kali juga memunculkan sorotan kecurigaan dan tuntutan dari berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Dr. Iswadi, M.Pd., kepada wartawan, Selasa (11/06/2024).

Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Presiden Prabowo, yang baru saja memasuki kursi kekuasaan tertinggi dalam negeri ini, dihadapkan pada tugas monumental: membentuk kabinet yang akan membawa visi dan misi bangsa ini melangkah ke masa depan yang lebih baik.

Namun, dalam setiap langkahnya, Presiden Prabowo tidak dapat menghindari sorotan kritis maupun harapan tinggi dari rakyatnya.

Kata Dr Iswadi, Pertama-tama, penting untuk diakui bahwa prerogatif presiden dalam membentuk kabinet adalah suatu hak yang tidak dapat dipungkiri dalam konteks kekuasaan eksekutif.

Sebagai pemimpin tertinggi negara, Presiden Prabowo memiliki otoritas untuk memilih dan menempatkan para menteri yang dianggapnya sesuai dengan visi dan misinya.

Ini adalah hak konstitusional yang melekat pada jabatan presiden, sebuah kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dalam proses pemilihan.

"Namun demikian, keputusan Presiden Prabowo tidak boleh dilihat sebagai tindakan yang terisolasi dari rakyat dan aspirasi mereka. Rakyat adalah pilar utama dalam sistem demokrasi, dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpinnya haruslah berakar pada kepentingan dan aspirasi rakyat tersebut," jelasnya.

"Oleh karena itu, penting bagi Presiden Prabowo untuk mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan aspirasi mereka dalam pembentukan kabinetnya", sambung Dr Iswadi.

Kritik dan harapan yang mengiringi setiap langkah Presiden Prabowo adalah cerminan dari dinamika demokrasi yang hidup.

Kritik tidak selalu bermakna penolakan, tetapi sering kali merupakan bentuk partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Dalam menghadapi kritik, Presiden Prabowo dapat melihatnya sebagai peluang untuk introspeksi dan perbaikan, bukan sebagai ancaman terhadap otoritasnya.

Di sisi lain, harapan yang tinggi dari rakyat merupakan motivasi bagi Presiden Prabowo untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik. tuturnya Dr. Iswadi 

"Penting juga untuk diingat bahwa pembentukan kabinet adalah proses yang kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang. Presiden Prabowo harus memastikan bahwa para menteri yang dipilihnya memiliki kualifikasi, integritas, dan dedikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik," katanya.

"Lebih dari itu, komposisi kabinet harus mencerminkan keberagaman dan inklusivitas dalam masyarakat, sehingga dapat mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi rakyat" terang Dr Iswadi 

Selanjutnya kata Dr Iswadi, dalam menjalankan prerogatifnya, Presiden Prabowo juga harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas.

"Rakyat memiliki hak untuk mengetahui alasan di balik setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam hal pembentukan kabinet. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka, Presiden Prabowo dapat membangun kepercayaan dan legitimasi atas tindakannya," sebutnya.

Selain itu, penting untuk dihindari politisasi dalam proses pembentukan kabinet.

"Menteri-menteri yang dipilih haruslah dipilih berdasarkan pada kapabilitas dan kompetensi mereka, bukan karena pertimbangan politik atau kepentingan pribadi," katanya lagi.

Memisahkan kepentingan politik dari kepentingan publik adalah prinsip yang mendasar dalam menjaga integritas dan efektivitas pemerintahan.

Dalam menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Presiden Prabowo juga harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika.

Integritas dan kejujuran haruslah menjadi pijakan utama dalam setiap keputusan yang diambilnya.

Hanya dengan memegang teguh nilai-nilai tersebut, Presiden Prabowo dapat memastikan bahwa kabinet yang dibentuknya akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat.

Terlebih lagi, Presiden Prabowo juga harus memperhatikan dinamika politik dan sosial yang ada dalam negeri.

Pembentukan kabinet haruslah mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan stabilitas politik.

Dengan mengedepankan dialog dan konsultasi dengan berbagai pihak, Presiden Prabowo dapat membangun konsensus yang kuat untuk mendukung kabinetnya.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, Presiden Prabowo juga harus memastikan bahwa kabinetnya mampu bersaing dan beradaptasi dalam skala internasional.

Memiliki visi yang jelas dan strategi yang kuat dalam menghadapi dinamika global adalah kunci untuk memastikan bahwa Indonesia dapat tetap relevan dan berdaya saing di kancah internasional.

Dengan demikian, semua pihak haruslah menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo dalam membentuk kabinet, tetapi juga tidak boleh ragu untuk menyuarakan kritik dan aspirasi mereka.

Proses pembentukan kabinet haruslah menjadi cerminan dari nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, dan inklusivitas.

Hanya dengan demikian, kabinet yang terbentuk akan mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Dr. Iswadi, M.Pd juga  mengajak semua pihak untuk menghormati hak prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menentukan formasi kabinet mendatang. 

Menurutnya, tidak terlibat nya pihak lain secara langsung dalam penentuan siapa figur yang akan menduduki kursi menteri dalam pemerintahan ke depan.

“Kita harus tetap menganut bahwa hak prerogatif presiden terpilih dan pihak lain dalam hal ini tidak ikut terlibat secara langsung," katanya.

"Tetapi kalau dimintai pandangan, mungkin saja bisa. Tapi yang jelas semua pihak harus menghargai hak prerogatif presiden terpilih itu dan itu tentunya sepenuhnya adalah wewenang hak prerogatif presiden terpilih. Semua pihak harus menyerahkan keputusan itu ke Presiden Prabowo etikanya, aturannya juga jelas yang mana menjadi hak prerogatifnya ketua umum Partai dan Para Mantan Presiden yang tentu kewenangan ada sama mereka di zaman nya masing masing,” ujar Akademisi berdarah Aceh ini.

Kita berharap sejak awal sudah menghormati dan menghargai hak prerogatif Prabowo. “karena Menurut saya sih karena ada saling menghormati tentunya pada saat pembicaraan lebih banyak menyangkut masalah program-program mungkin, rencana kerja dan lain sebagainya,” imbuh Dr. Iswadi.

Diketahui Prabowo disebut telah membicarakan formasi kabinet dengan para ketua umum partai politik (parpol) anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

"Ia pun sudah menerima nama- nama yang diusulkan oleh para pimpinan Parpol. Dan terbaru, Prabowo bertemu dengan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di Hambalang, Bogor, Jawa Barat", pungkas Dr. Iswadi, M.Pd.(As)