LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Di tengah kemegahan pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-37 tingkat Provinsi Aceh di Pidie Jaya, Sabtu malam (1/11), suasana meriah mendadak tercoreng oleh pemandangan kontras. Stand milik Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pidie Jaya tampak gelap gulita, tanpa penerangan sedikit pun sejak usai magrib hingga tengah malam.

Sementara deretan stand peserta lainnya bercahaya terang dengan dekorasi penuh warna, tenda PMI justru terbenam dalam kegelapan. Ketua PMI Pidie Jaya, Irwan Ibrahim, atau akrab disapa Bang Wan Socolatte, mengaku kecewa atas kejadian tersebut. “Ya, cuma stand PMI dan stand Socolatte yang gelap. Lampunya padam sejak habis magrib sampai jam 12 malam. Kami berharap malam berikutnya panitia bisa menyalakan lampu seperti stand lainnya,” ujarnya dengan nada kesal.

Relawan senior PMI, Habibah, membenarkan kondisi itu. Ia bersama dua rekannya terpaksa berjaga di dalam tenda tanpa cahaya, hanya mengandalkan penerangan dari stand di sebelah. “Lampu stand kami mati sejak sore. Kami tetap bertahan di dalam tenda gelap, karena tidak tahu harus mengadu ke siapa,” ungkapnya dengan wajah muram.

Ironisnya, pihak PLN justru menyatakan bahwa masalah listrik di area MTQ bukan tanggung jawab mereka. “Mohon maaf, untuk stand acara MTQ sudah ada teknisi sendiri. Bukan tanggung jawab teknisi PLN,” tulis salah satu petugas PLN cabang setempat melalui pesan singkat kepada awak media.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari panitia pelaksana MTQ terkait padamnya penerangan di stand PMI. Padahal, lembaga tersebut dikenal sebagai garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan, termasuk siaga di setiap event besar di Aceh.

Peristiwa ini memantik pertanyaan publik, mengapa lembaga kemanusiaan justru “gelap” di tengah pesta religius yang seharusnya menyalakan semangat kepedulian dan kebersamaan? Jika tidak segera dievaluasi, insiden kecil ini bisa menjadi cermin lemahnya koordinasi dan rendahnya perhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam pelaksanaan even sebesar MTQ tingkat provinsi. (**)