LIPUTANGAMPONGNEWS.ID -Ketua Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Singkil (FORMAS), Ahmad Fadil Lauser Melayu, menilai mandeknya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun 2026 sebagai cerminan buruknya tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda), tetapi juga menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Selasa (23/12/2025).

Ia menyebutkan, hingga batas waktu penganggaran terlewati, dokumen Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) serta Rancangan APBK 2026 belum juga dibahas. Kondisi tersebut, kata dia, memperlihatkan minimnya keseriusan kedua lembaga dalam menempatkan anggaran daerah sebagai prioritas bersama, sementara masyarakat dibiarkan tanpa kejelasan.

Ahmad Fadil menilai, kegagalan ini menunjukkan relasi eksekutif dan legislatif yang tidak sehat. Pemda terkesan abai terhadap kewajiban menyampaikan dokumen anggaran tepat waktu, sementara DPRK dinilai pasif dan tidak cukup memberikan tekanan ketika tahapan penyusunan anggaran mulai keluar dari rel hukum yang seharusnya.

Lebih lanjut, situasi tersebut memunculkan pertanyaan serius di tengah publik, apakah kebuntuan APBK 2026 hanya disebabkan oleh kelalaian administratif semata, atau justru merupakan dampak dari tarik-menarik kepentingan politik yang pada akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Ia menegaskan, ketika Pemda dan DPRK sama-sama gagal memastikan proses anggaran berjalan sesuai jadwal, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat Aceh Singkil. Tanpa APBK yang disahkan tepat waktu, pelayanan publik, program pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga berada dalam posisi yang sangat rentan.

“Atas kondisi ini, kami menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap kinerja dan komitmen kedua lembaga tersebut agar ke depan kepentingan rakyat tidak terus menjadi korban dari buruknya relasi politik di daerah,” pungkas Ahmad Fadil. (Khairi)