LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - Usulan tiga nama calon Pj. Bupati Pidie Jaya yang diusulkan Ketua DPRK Pidie Jaya beberapa hari yang lalu, terkesan lebay dalam melihat kondisi Pidie Jaya saat ini. 

Sikap lebay Ketua DPRK Pidie Jaya itu diungkapkan Mukhlis Naladuana, mantan aktifis 98 yang juga pegiat dan pengawal perdamaian Aceh kepada liputangampongnews.id, Kamis (7/12). 

Menurut Mukhlis, Kabupaten / Kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Aceh tahun 2021-2022 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). 10 data grafik persentase dimulai dari Aceh Singkil 19,18 persen, Gayo Lues 18, 87 persen, Pidie 18,17 persen, Pidie Jaya 18,45 persen. 

Rangking empat (4) termiskin seharusnya menjadi salah satu dasar pertimbangan para dewan terhormat di DPRK Pidie Jaya dalam merekomendasikan calon PJ Bupati Pidie Jaya.

Sosok yang berintegritas dan cakap dalam hal pengelolaan pemerintahan sangat penting dalam memimpin Pidie Jaya beberapa waktu kedepan bagi seorang PJ Bupati Pidie Jaya.

Terlepas putra daerah atau bukan, yang jelas mampu dan mumpuni dalam mengelola pemerintahan dan melaksanakan wewenang sebagai PJ Bupati Pidie Jaya, seperti yang tertuang dalam salah satu poin Pasal 65 Ayat (2) UU Pemerintah Daerah

"Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat." sebut Mukhlis mengutip pasal 65 ayat (2) UU Pemerintah Daerah. 

PJ Bupati Pidie Jaya harus jelas dan konkret dalam bersikap dan melaksanakan arahan Presiden dan PJ Gubernur Aceh dalam bertugas.

Ini sejalan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama dengan Penjabat Kepala Daerah tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota Se-Indonesia, menghadiri undangan Rapat Koordinasi bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).⁣

Undangan tersebut bertujuan untuk mendengarkan pengarahan khusus Presiden yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10/2023).⁣

Dalam arahannya, Jokowi memberikan banyak pesan diantaranya mengenai kinerja para Penjabat Kepala Daerah, hingga peran para Penjabat dalam menghadapi Pemilu 2024.⁣

Ada enam poin penting yang disampaikan Presiden di hadapan Penjabat Kepala Daerah, yaitu pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok utama, kedua memperhatikan dampak el nino yang menyebabkan penurunan produksi pertanian yang merupakan bahan pokok, yang ketiga memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan investasi dengan mempermudah perizinan sesuai dengan ketentuan, keempat alokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Kelima, dukung program prioritas pemerintah yaitu penurunan kemiskinan esktrem dan penanganan stunting. Dan keenam, peran penjabat kepala daerah harus optimal dalam menghadapi Pemilu 2024.⁣

Beberapa hal kita amati permasalahan Pidie Jaya seperti kasus korupsi, peredaran narkoba, judi,dan yang baru - baru ini terjadi adalah peristiwa pelecehan seksual terhadap anak didik. Menjadi agenda tambahan yang harus diselesaikan oleh calon PJ Bupati Pidie Jaya.

Beberapa kasus korupsi yang mandek diproses aparat penegak hukum baik di tingkat Kabupaten Pidie Jaya atau tingkat Provinsi sangat kita sayangkan, karna disinyalir melibatkan eksekutif dan legislatif.

Ratusan kilogram narkoba berhamburan di Pidie Jaya yang jelas sangat merusak generasi muda.

Saat ini telah memasuki masa turun ke sawah antisipasi kelangkaan pupuk sudah harus diantisipasi oleh Dinas terkait.

Banyak kabupaten / Kota di Aceh Penjabat (PJ) bukan dari putra daerah tapi mampu dalam hal pengelolaan pemerintahan dan memiliki jaringan kuat dalam hal percepatan program - program yang langsung menyentuh masyarakat seperti hal - hal arahan Presiden di atas.

Korupsi, narkoba, judi merupakan bagian sumber kemiskinan di Pidie Jaya.

Mengutip ucapan seorang teman aktivis 98 "kita bukan malaikat, kita juga tidak mau menjadi setan"

Menjelang tanggal 9 Desember 2023 Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia),, menjadi catatan penting dalam menentukan calon PJ Bupati Pidie Jaya.

Negara harus hadir dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dalam hal penunjukan PJ Bupati Pidie Jaya, pungkas Mukhlis. (**)