LIPUTANGAMPONGNEWS.ID - 
Pemerintah Kota Lhokseumawe mengumumkan penerimaan dana bantuan penanggulangan bencana dengan total nilai Rp9.746.818.725 yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, dunia usaha, serta donasi masyarakat. Seluruh dana tersebut telah tercatat masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan rekening posko bencana Kota Lhokseumawe.

Besarnya nilai bantuan menempatkan aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai perhatian utama publik. Pemko Lhokseumawe menyatakan bahwa pengelolaan anggaran bencana ini akan dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan, mengingat dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan mendesak masyarakat terdampak pasca bencana.

Data resmi menunjukkan bantuan terbesar berasal dari Bantuan Presiden RI sebesar Rp4 miliar, disusul Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3 miliar, serta dukungan dana hidrometeorologi dari Pemerintah Aceh. Selain itu, bantuan juga datang dari sejumlah pemerintah daerah lain, BAZNAS, pihak swasta, dan donasi masyarakat lintas wilayah.

Dana bencana tersebut direncanakan untuk membiayai berbagai program pemulihan, antara lain pembangunan jembatan sementara dan akses jalan darurat, normalisasi sungai dan drainase di kawasan rawan banjir, serta rehabilitasi infrastruktur yang terdampak. Pemulihan sosial juga menjadi bagian dari agenda, termasuk program trauma healing bagi warga terdampak.

Pemerintah Kota menyebut bahwa penanganan kawasan rawan longsor, normalisasi pintu air waduk, serta pemeliharaan saluran sekunder menjadi prioritas untuk menekan risiko bencana berulang. Langkah ini diklaim sebagai upaya memperkuat mitigasi, bukan sekadar respons darurat.

Di sisi lain, Pemko Lhokseumawe mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan penggunaan dana bencana. Pemerintah menyatakan keterbukaan informasi dan pelaporan berkala akan menjadi bagian dari proses pemulihan, guna memastikan bantuan benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak berhenti pada laporan administratif semata. (**)